Radar Merauke menyajikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di kota Merauke dan wilayah Papua Selatan umumnya.
UPDATE!! Berita di Radar Merauke dapat dibaca langsung lewat Smartphone Android! Baca fiturnya DISINI atau Download aplikasinya disini : LINK Download Android RadarMeraukeCom.APK !!! Baca berita Via Opera Mini Atau Browser Handphone (Blackberry/Iphone/Symbian) : http://www.radarmerauke.com/?m=1 .

Popular Posts

Pleno Penghitungan Suara KPU Merauke, Molor 7 Jam

Wednesday, 22 April 2009

Pleno penghitungan suara hasil Pemilu 9 April oleh KPU Merauke Senin (20/4) kemarin, molor 7 jam dari waktu yang direncanakan. Dari undangan yang disebarkan oleh KPU Merauke sedianya pleno tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIT, namun baru dimulai sekitar pukul 12.00 WIT, karena harus menunggu Bupati Merauke yang akan membuka langsung pleno tersebut.

Itupun belum bisa dibuka secara langsung karena 2 angota KPU belum hadir, sehingga Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze hanya memberikan sambutan.Hingga pukul 16.00 WIT, saat dibuka secara resmi oleh Bupati Gebze, salah satu anggota KPU Merauke yakni Ketua KPU Eligius Gebze, SH tidak hadir dalam pembukaan tersebut. Informasi yang diterima Cenderawasih Pos, Ketua KPU berangkat ke Jayapura.

Salah satu Angggota KPU Merauke Jaya Ibnu Su'ud yang dikonfirmasih mengaku tidak tahu keberangkatan Ketua KPU tersebut ke Jayapura karena sebelumnya tidak diinformasikan. ''Saya juga tidak tahu, bagusnya tanyakan langsung kepada orangnya,'' kata Jaya singkat.

Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze saat membuka pleno penghitungan suara KPU tersebut menyampaikan permohonan maaf atas molornya pembukaan dari jadwal yang direncanakan.Pembukaan pleno ini sendiri dijaga ketat aparat kepolisian. Meski mulai pleno penghitungan suara tingkat KPU, namun sampai pada pembukaan itu, masih tercatat 6 dari 20 Distrik yang belum menyerahkan hasil Pleno Tingkat PPD mereka. PPD tersebut yakni Distrik Merauke yang berada di Dapil Merauke I dan Distrik Okaba, Kimaam, Wan, Ilwayab dan Distrik Tabonji yang berada di Dapil Merauke III.

Sedangkan yang sudah lengkap melaporkan adalah Dapil Merauke II yang meliputi 6 Distrik, semangga, Tanah Miring, Jagebob, Muting, Elikobel dan ulilin. Menurut Jaya, sejumlah distrik tersebut sudah melakukan pleno tinggal pengiriman kotak hasil perhitungan ke KPU Merauke.
Hingga berita ini ditulis, pleno penghitungan tersebut masih berlangsung yang dihadiri pula oleh Panwas Kabupaten maupun para Caleg dan pendukungnya. (ulo)


Sumber : Cenderawasih Pos


Read Post | comments

SMA Negeri 3 Merauke Akan Jadi RSBI

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu belajar siswa agar dapat bersaing secara global dengan sekolah-sekolah lainnya, maka Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Kabupaten Merauke belum lama ini merancang SMA Negeri 3 Merauke sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

“Tim dari pusat juga sudah datang untuk meninjau dan bertemu dengan pihak sekolah untuk melihat kondisi yang ada tetapi belum ada keputusan bahwa sekolah ini layak tidak menjadi RSBI,” tutur Kepala Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, Drs. Nicolaus Freddy Talubun, M.Pd kepada Jubi di ruang kerjanya. (21/4).

Menurut Ferddy, yang menjadi target penting didirikannya RSBI adalah bagaimana menciptakan suasana dan proses belajar mengajar di sekolah yang dapat memberikan nilai-nilai lebih dalam segi kualitas dan mutu pendidikan. “Jadi dengan adanya RSBI, suasan dan budaya lebih ditekankan. Selain itu juga adanya peningkatan kedisiplinan, ekstra kurikuler dan penggunaan bahasa asing,” tutur Freddy.

Dengan adanya RSBI, lanjut Freddy maka menuntut setiap siswa untuk meningkatkan kualitas akademik. Jika seorang siswa tidak sanggup menjalaninya maka siswa bersangkutan disarankan untuk mencari sekolah lain. “Ini adalah konsekuensi dari ditetapkannya SMAN 3 menjadi sekolah RSBI, dan tentunya akan lebih ketat dalam proses belajar mengajar,” jelasnya.

Ditanyai mengenai anggaran yang akan mendukung proses pembentukan RSBI, Freddy mengakui hingga kini pihaknya belum mengetahui besaran dana yang akan dipergunakan. Pasalnya, hingga kini belum ada keputusan dari tim anggaran. “Jika sudah ada dananya, yang jelas itu semua bersumber dari APBD dan APBN,” ungkap Freddy seraya mengatakan bahwa dirinya tetap optimis bahwa SMAN 3 akan menjadi sekolah RSBI.(drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Besok, KPUD Asmat Gelar Pleno

Rencananya besok, selasa (21/4) KPUD Kabupaten Asmat akan melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara. Hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya akan dikirim ke KPU Provinsi Papua.

Demikian disampaikan Staf KPUD Kabupaten Asmat, Muhamad Rifay kepada JUBI senin (20/4). Menurutnya, semua rekapitulasi perhitungan suara dari 7 PPD di Asmat telah diterima KPUD. Diperkirakan rekapitulsi dari 7 PPD tersebut akan tuntas malam ini. Hasilnya akan dikirim ke KPU Provinsi Papua. "Kitong akan kasih selesai malam ini," kata Rifay. Dikatakannya, walaupun kondisi geografis di Kabupaten Asmat dikelilingi ribuan anak sungai dan rawa, namun tak jadi masalah. Buktinya KPUD besok akan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Dari data yang diperoleh hingga malam ini, kata dia, diperkirakan Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P) mendapat suara signifikan. Sedangakan Partai Golkar menempati posisi kedua. Partai Demokrat yang diprediksi dapat bersaing dengan Golkar dan PDI-P, justru hanya memperolah sedikit suara. "Ini politik kitong tak dapat prediksi, Provinsi beda dengan Kabupaten," ujar Rifay. (Carol Ayomi)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Mahasiswa Politeknik Yasanto Merauke Keluhkan Biaya PKL

Mahasiswa Politeknik Yayasan Santo Antonius (Yasanto) Merauke Jurusan Akutansi mengeluhkan biaya Praktek Kuliah Lapangan (PKL) sebesar Rp. 9.250.000. PKL itu sendiri dilaksanakan di Akademik Akutansi Trinitas (Aktris) Sorong, Papua Barat.

Hal ini diungkapkan Diana Panjaitan (24) salah satu mahasiswa politeknik Yasanto Merauke, Papua kepada JUBI Minggu, (19/4). Menurutnya, biaya PKL sebesar Rp. 9.250.000 di Aktris Sorong sangat berat bagi mereka. "Tong sudah ikut PKL di Merauke tong su bayar, masa disini tong harus bayar lagi, kerja sama bagaimana ne," ujar Panjaitan dengan nada kecewa sembari menambahkan mereka harus mengontrak rumah untuk tinggal di Sorong, jelas biaya pengeluaran akan membengkak. "Belum tambah uang taksi, uang makan, dan lain-lain," tukasnya.

Dikatakannya, mereka telah melakukan protes kepada Kepada Rektor Atris Sorong Decky Kambu perihal biaya pembayaran PKL tersebut. Namun rektor mengatakan biaya ini sesuai dengan prosedur kerja sama pihaknya dengan Yasanto Merauke. Ditambahkannya, sebanyak 20 Mahasiswa Politeknik Yayasan Santo Antonius (Yasanto) Merauke melakukan PKL di Sorong, Papua Barat selama satu bulan yakni dari April sampai Mei. "Jika PKL berakhir pada Mei maka di perkirakan kitong akan wisuda pada bulan Agustus 2009 mendatang," katanya.

Sementara itu, Rektor Politeknik Yasanto Merauke, Domi menjelaskan menyangkut biaya pembayaran PKL itu sesuai dengan peraturan akademik pada Aktris Sorong. "Kita tak dapat mendikte karena mereka bukan hanya PKL namun kuliah satu semester, sehingga mau tak mau biaya PKL, biaya kuliah, dan wisuda merupakan tanggung jawab mahasiswa," ungkapnya.
Lanjut dia, untuk masalah wisuda pihaknya tak dapat menentukan semua itu tergantung dari kalender akademik Aktris Sorong. "Untuk itu, mahasiswanya diharapkan agar dapat mengikuti seluruh peraturan akademik tersebut dan jangan mencoreng nama baik kampusnya. Sehingga kerja kerja sama ini dapat berjalan lancar," imbuhnya. (Carol Ayomi/Musa Abubar)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Diduga Gelapkan Mobil Pangkalan, Sopir Rental Dipolisikankan

Bagi yang memiliki mobil rental atau pangkalan untuk lebih berhati-hati menyewakan kepada orang lain. Jangan sampai seperti yang dialami seorang warga di Merauke bernama Djoko Setiawan (43) yang sehari-harinya sebagai Anggota Polres Merauke ini. Pasalnya, mobil pangkalannya yang dikontrakan kepada seorang sopir berinisial PS (30) justru dijual kepada orang lain.

Kasus tersebut baru diketahui oleh korban setelah ingin menangih kepada pelaku, namun rumah yang ditempati pelaku sudah dalam keadaan kosong.Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH didampingi Kasat Reskrim AKP Mochamad Rifai, SIK, ketika ditemui, membenarkan laporan tersebut, Korban melaporkan kasus tersebut ke polisi, Senin (20/4) sekitar pukul 07.30 WIT, kemarin.

Menurut Kapolres, kasus penggelapan tersebut berawal saat pelaku mengontrak mobil korban merk Avansa 1300 warna Merah Metalik DS 1621 GB untuk usaha mobil rental atau pangkalan dengan biaya sewa setiap bulannya sebesar Rp 3 juta. Pelaku sendiri harus membayar setiap tanggal 16.

Setelah kecelakaan mobil tersebut berubah warna menjadi Hijau Botol. Setiap bulannya korban mengambil uang kontrak tersebut di rumah kontrakan pelaku Jalan Gak Merauke. Lalu pada Rabu 15 April sekitar pukul 17.30 WIT, korban mendatangi rumah pelaku dengan maksud akan mengambil uang kontrakan tersebut, namun rumah sudah dalam keadaan kosong, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada korban soal keberadaan mobil miliknya itu.

Korbanpun mencari pelaku bersama dengan mobil itu, dan akhirnya menemukan mobil tersebut yang sudah berada di tangan seorang warga bernama Mugiyanto (28) dengan alasan mobil tersebut sudah dibelinya dari pelaku tapi tidak disertai dengan kwitansi.Sementara pelaku sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Atas kejadian itu, korban mengaku telah mengalami kerugian material sebesar Rp 100 juta. Atas laporan ini, lanjut Kapolres, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku, apakah mobil tersebut benar-benar dijual atau hanya akal-akalan yang dilakukan oleh pelaku bersama saksi tersebut.

Sebab, dengan uang sebesar itu tanpa disertai dengan kwitansi pembelian. Apalagi, tanpa BPKB . ''Barang bukti yang sementara kita sita berupa 1 lembar foto kopi kwitansi pembelian mobil tersebut atas nama korban, kemudian 1 lembar foto kopi BPKB mobil Avansa 1300 DS 1621 GB atas nama PT Murfa Surya Mahardika,'' tambah Kapolres. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Pemkab Merauke Berikan Tambahan Dana BOS

Dalam waktu dekat, Pemkab Merauke akan segera merealisasikan bantuan dana BOS tambahan sebesar 90 juta rupiah secara cash yang bersumber dari APBD tambahan.

Dalam realisasinya, masing-masing siswa akan memperoleh dana BOS sebesar 75 ribu rupiah, setingkat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 50 ribu rupiah/ siswa. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Merauke Drs. Johanes Gluba Gebze dalam arahannya dihadapan para Kepala SD di Kabupaten Merauke, yang berlangsung di Gedung Mean Sai Pemda Merauke (21/4). “Dana ini akan dibagikan segera, jadi kepala-kepala sekolah harus secepatnya membuat RAB. Saya harapkan tidak ada pemotongan-pemotongan dana BOS yang seperti yang terlah terjadi,” tegas Bupati Gebze sembari menambahkan agar dalam pencairan dana BOS dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada para kepala sekolah. Sedangkan untuk kepentingan pelaporan, dirinya meminta agar setiap penggunaan dana dapat dibuat laporannya demi kepentingan pemeriksaan.

Ke depan, kata Bupati Gebze, pemberian bantuan dana BOS bagi siswa/siswi SD maupun SMP akan semakin meningkat. Hal ini sudah diperhitungkan oleh panitia anggaran DPRD Kabupaten Merauke. “Saya tidak tahu akan terjadi peningkatan seberapa besar, yang jelas Pemkab bersama DPRD tengah memperhitungkannya,” tegasnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Ketua KPUD Merauke Tidak Hadir Dalam Rapat Pleno

Rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Merauke Tahun 2009 kemarin digelar di gedung Noken Sai Merauke. Yang mencolok pada rapat tersebut adalah ketidakhadiran Ketua KPUD Merauke Eligius Gebze yang kabarnya sedang berada di Jayapura,sehingga rapat tersebut sempat diskors selama tiga jam karena tidak lengkapnya pihak KPUD Merauke yang minimal harus ada empat orang didalam satu forum sedangkan yang datang hanyalah tiga orang pihak dari KPUD dimana sekertaris dan 3 anggota lainnya.

Ketika dikonfirmasi oleh sejumlah media tentang ketidakhadiran Ketua KPUD Merauke dalam rapat pleno, salah satu anggota KPUD Merauke Jaya Ibnu Suud, ST tidak memberikan jawaban pasti. Dirinya tidak ingin berkomentar tentang ketidakhadiran ketua. Jaya hanya menjelaskan tentang pleno yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan dipastikan akan tetap dilaksanakan walaupun belum lengkap anggota yang hadir dan belum masuknya jumlah suara pemilu dari Distrik Kimaam dikarenakan kondisi alam yang tidak memungkinkan.

‘’Pleno kali ini tidak ada intervensi dari Pemda atau siapapun terkait dengan hasil rekapitulasi dari KPUD, jadi yang diumumkan beberapa hari lalu terkait dengan berita acara manual dan sampai hari ini yang masuk baru 14 Distrik. Walaupun dalam aturan rapat harus dibuka dengan kehadiran minimal empat orang anggota KPU,tetapi jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak lengkap juga, mau tidak mau rapat tetap berjalan dan harus tetap dibuka," katanya seraya menambahkan bahwa hal itu dibenarkan sesuai dengan ketentuanpasal 188 undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu dimana rapat pleno harus dilakukan. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Hari Ini, Seluruh SMU Di Kabupaten Merauke Ikut UAN

Meskipun standar kelulusan Ujian Akhir Nasional meningkat menjadi 5,5, namun pihak Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke merasa optimis siswa-siswi SMU/MA yang ada dapat mengejar standar itu dengan baik. Pasalnya, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menghadapi UAN yang hari ini tengah berlangsung hingga 4 hari mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, Nicolaus Freddy Talubun kepada Jubi diruang kerjanya (20/4). Dirinya beranggapan, dengan kenaikan standar kelulusan setiap tahunnya, itu akan menjadi pemacu belajar siswa/siswi. “Memang pada dasarnya angka kelulusan ini bisa membebani siswa, tetapi dalam kenyataannya ini tidak bisa dihindari," tuturnya seraya menambahkan bahwa seluruh SMU di Indonesia memiliki standar kelulusan yang sama.

Walaupun kualitas pendidikan di kampung sangat jauh berbeda dengan sekolah yang berada di Kabupaten Merauke namun dirinya tetap merasa yakin bahwa anak-anak sekolah yang berada di kampung dapat bersaing dalam Ujian Nasional. Keyakinan ini ditegaskan Talubun karena sejauh ini sekolah di kampung-kampung pun telah melaksanakan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. ‘’Kami memastikan untuk tahun ini setiap sekolah sudah mempersiapkan siswa-siswanya untuk menghadapi UANmelalui remedial dan try out, jadi semua tergantung pada kesiapan siswa/siswi dan hasilnya nanti," tutupnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Kasus Penggandaan Surat Suara Akhirnya Ditutup

Kasus Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh salah satu Caleg berlogo pohon beringin itu oleh Kepolisian Resort Merauke ditutup. Pasalnya, menurut keterangan Kasat Reskrim AKP. Mochamad Rifai,SIK yang dijumpai Jubi di ruang kerjanya menerangkan bahwa kasus tersebut telah kadaluarsa lantaran Panwaslu terlambat melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

“Seharusnya Panwaslu memberikan laporan kepada pihak kepolisian minimal 3 hari sesudah kejadian berlangsung tetapi nyatanya dilaporkan sampai hari ke 7," tuturnya.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan keterangan Panwaslu Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa kasus tersebut akan diusut tuntas oleh kepolisian dan akan dipidanakan sesuai dengan KUHP yang berlaku. Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, Rifai enggan berkomentar dan langsung menyarankan untuk meminta keterangan Panwaslu Kabupaten. Terkait dengan sejumlah pelanggaran lainnya, dirinya memastikan bahwa Panwaslu Kabupaten Merauke telah melaporkan 5 jenis pelanggaran.

Namun hanya satu kasus saja yang masih diteruskan oleh pihak kepolisian, yakni kasus pembagian kartu nama oleh seorang caleg pada masa tenang.”Keempat kasus ditutup karena tidak cukup bukti dan kadaluarsa," tuturnya seraya menambahkan bahwa keempat kasus lainnya adalah adanya oknum KPPS yang mabuk saat pemilu berlangsung, surat siluman, penggandaan surat suara dan kasus tahlilan yang dilakukan caleg dan disangka masyarakat terdapat unsur kampanye. ‘’Intinya kami hanya akan mengusut satu kasus, yaitu pembagian kartu nama pada masa tenang. Tim kami juga masih ada di Kurik untuk menyelidiki ini semua, pada dasarnya kami akan selalu komit untuk menyelesaikan setiap pelanggaran yang masuk ke Reskrim dan akan cepat untuk menyelidikinya,"tandasnya.(drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Kegagalan Caleg Papua Ditukar Dengan Jabatan Birokrasi

Dengan minimnya jumlah Caleg Asli Papua yang duduk di legislatif, maka membawa kerugian yang cukup besar dan fatal bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Untuk membayar kegagalan itu, Bupati Kabupaten Merauke Drs. Johanes Gluba Gebze akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan porsi lebih besar bagi warga lokal untuk menduduki jabatan di birokrasi.

“Banyak caleg lokal mencalonkan diri, namun banyak pula yang gagal. Untuk itu saya mengambil kebijakan untuk memberikan jabatan birokrasi kepada masyarakatlocal agar terjadi keseimbangan," tutur Bupati Gebze dalam Apel Triwulan Korpri yang berlangsung di Lapangan Pemda Kabupaten Merauke (20/4). Dirinya mengatakan, dengan hasil sementara yang sama sekali tidak memenangkan Caleg lokal, diharapkan tidak terulang lagi dalam Pemilu mendatang. “Sebenarnya yang perlu diketahui, legislatif merupakan suatu jabatan yang memang diperlukan dan siapapun boleh mendudukinya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan rakyat melalui masyarakat lokal. Jika masyarakat lokal tidak mendapat suara pada legislatif,itu dikarenakan dalam satu kampung atau dapil banyak sekali masyarakat lokal yang menjadi caleg sehingga suaranya terpecah-pecah. Jadi kalau ada isu yang mengatakan bahwa warga lokal dianaktirikan dalam pemilihan anggota legislatif itu sama sekali tidak benar. Tetapi lebih bijaksana kita mengatakan bahwa pemilu tahun ini keberuntungan belum berpihak kepada masyarakat local,’’ungkapnya panjang lebar.

Melalui kesempatan itu, dirinya menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak sehat. Karena pada dasarnya, jabatan legislatif bukanlah sebuah lapangan pekerjaan namun sebuah tanggung jawab memegang aspirasi rakyat. "Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu politik dimana banyak anak local yang tidak lolos diakibatkan adanya ketidak adilan. Sekali lagi saya menekankan itu sama sekali tidak benar dan tidak bisa dipertangung jawabkan. Untuk menyeimbangkan itu semua, dari kebijaksanaan saya sendiri akan memberikan porsi lobih kepada anak-anak lokal untuk memegang jabatan di birokrasi karena jabatan di legislatif masih didominasi oleh pendatang. Saya harap dengan kebijaksanaan itu tidak ada lagi unsur kecemburuan dan semuanya dapat berjalan seimbang demi pembangunan kedepannya,"tegasnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Rekap Suara Belum Tuntas, KPUD Merauke Tunda Pleno

Menyikapi banyaknya hasil rekapitulasi surat suara yang masuk ke KPUD Merauke dari tiap distrik, KPUD Merauke terpaksa melakukan pengunduran waktu dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Penentuan waktu, awalnya ditetapkan pada tanggal 18 April 2009 namun karena terkendala oleh masih banyaknya PPD yang belum menyerahkan rekapitulasi surat suara, maka pleno ditingkat KPUD ditunda hingga 20 April 2009.

Demikian disampaikan Sekretaris KPUD Merauke, R.Sudjatmiko di ruang kerjanya, Jumat (17/4). “Kami berupaya untuk dapat menyelesaikan pleno pada waktu tersebut, dan mudah-mudahan dapat selesai tepat waktunya,” tuturnya. Lambatnya proses perekapan surat suara di tingkat distrik, menurut Sudjatmiko disinyalir karena banyaknya petugas KPPS yang tidak mengisi berita acara saat penghitungan surat suara saat Pemilu 9 April 2009 lalu sehingga terpaksa harus dilakukan perekapan ulang ditingkat distrik.

Ketika dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Distrik (PPD) Distrik Merauke, Simon Petrus Hanoatubun menjelaskan, keterlambatan perekapan surat suara yang terjadi pada Distrik Merauke lebih disebabkan karena rumitnya pengisian dokumen berita acara yang belum dikuasai sepenuhnya oleh petugas KPPS dan juga disebabkan oleh faktor alam. “Pada saat proses akhir dalam pemilu terjadi hujan lebat sehingga untuk menghindari kerusakan surat suara, seluruh dokumen dimasukkan dalam kotak suara dan langsung di gembok. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketika sudah digembok di tingkat TPS, maka tidak bisa lagi dibuka danhanya bisa dilakukan di tingkat distrik. Ini merupakan salah satu kendala dalam mekanisme pleno itu sendiri karena memakan waktu cukup banyak dan setiap TPS diharuskan membuka setiap kotak suara,” ujar Simon.

Untuk mempersingkat proses perekapan, lanjut Simon, telah disepakati untuk melakukan mutasi setiap dokumen berita acara ke setiap kotak suara yang berasal dari kelurahan untuk kemudian direkapitulasi. “Ini memakan waktu satu jam lebih karena ketika dokumen masuk ke kotak suara di setiap TPS karena faktor hujan, itu tercampur baur satu dengan lain. Sehingga kita harus mencari diantara kotak-kotak suara itu termasuk adanya rekapitulasi kosong. Rata-rata terjadi dihampir setiap kelurahan, khususnya dikelurahan yang memakai tenda,” terangnya sembari menambahkan bahwa sejauh ini, pihaknya baru menyelesaikan perekapan 4 kelurahan di Distrik Merauke, mengingat jumlah TPS di distrik ini sangat banyak yaitu 186 TPS.

Berkaitan dengan deadline waktu pleno, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPUD terkait permasalahan tersebut. Dalam hal ini, KPUD sendiri memberikan batasan waktu hingga 21 April 2009 kepada Distrik Merauke. Diakui Simon, dalam proses perekapan, tiap harinya PPD hanya mampu menyelesaikan 1 kelurahan. Sedangkan untuk mengantisipasi deadline KPUD, pihaknya telah mengambil kesepakatan dengan para saksi untuk secepatnya menyelesaikan penghitungan suara. “Kita upayakan komit dengan para saksi untuk menyelesaikannya. Kalau memang penghitungan meleset dari waktu yang ditetapkan, itu kewenangan dari KPU. PPD hanya melakukan pleno sesuai mekanisme yang ada dan pada akhirnya keputusan KPUD lah yang berlaku,” terangnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Kuota Penerima Jamkesmas Berkurang, Pemkab Merauke Prioritaskan Warga Lokal

Pemkab Merauke, Papua menyayangkan adanya pengurangan kuota penerima Jamkesmas dari 131.992 jiwa peserta Jamkesmas di tahun 2008 menurun menjadi 93.107 jiwa di tahun 2009. Sementara itu, jumlah populasi penduduk dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi Pemkab Merauke untuk membiaya penduduk miskin yang tidak terdaftar dalam penerima Jamkesmas di tahun 2009.

Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Merauke, Umar Ary Karim, S.Sos dalam Rapat Pemutakhiran Data Penerima Jamkesmas 2009, bertempat di Operation Room Pemkab Merauke (17/4). “Seharusnya jumlah penerima Jamkesmas meningkat, karena tidak ada jaminan bahwa orang miskin dalam waktu dekat akan berkurang. Sebab dengan kondisi geografis yang ada, kita tidak dapat memprediksi masyarakat miskin akan berkurang bahkan potensi bertambahnya penduduk miskin akan semakin besar,” tutur Sekda sembari menegaskan bahwa dalam pendataan akan lebih diprioritaskan warga Papua untuk memperoleh Jamkesmas. Dirinya juga meminta, agar pihak yang berkompeten untuk segera memperbaiki data keluarga miskin dan peserta Jamkesmas dalam bentuk jumlah jiwa.

Menanggapi permasalahan pendataan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merauke Suntono menyampaikan, di tahun 2008 pihaknya telah melakukan proses pemutakhiran data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. “Jika ada rumah tangga miskin yang belum terdata maka akan didaftarkan kembali dan pemutakhiran data ini dilakukan secara selektif,” ujarnya sembari menambahkan bahwa dalam hal pendataan, PBS selalu mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai hasil pendataan yang telah dilakukan, didapati bahwa hampir seluruh penduduk lokal masuk dalam kriteria penduduk miskin terkecuali kepala kampung yang telah memiliki honor di atas Rp 600.000 per bulan. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Banyak Posyandu Di Merauke Minim Fasilitas

Walaupun program Posyandu di masing-masing distrik pada tahun 2008 tergolong sukses dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kenyataannya masih banyak Posyandu di setiap kelurahan di Kabupaten Merauke, Papua masih mengalami kendala yakni minimnya fasilitas karena anggaran yang relatif terbatas.

Hal ini dikeluhkan sejumlah lurah di Distrik Merauke dalam Rapat Evaluasi Program Posyandu Tahun 2008, bertempat di Operation Room Pemkab Merauke, Jumat (17/4). Kepala Kelurahan Bambu Pemali, Evy Hesti Ningsih dihadapan forum rapat mengeluhkan, selama ini kegiatan Posyandu selalu dilakukan dengan meminjam rumah penduduk. “Saya sudah mengupayakan dana pembangunan Posyandu sebesar 20 juta rupiah yang disisihkan dari berbagai macam sumber dana , namun sayangnya masih kurang sehingga bangunan itu sampai sekarang belum jadi,” tuturnya. Lain halnya dengan keluhan Lurah Karang Indah, Sofyan Laode. Dirinya berpendapat bahwa untuk mengaktifkan kader Posyandu, maka setiap kader perlu diberikan dana insentif secara berkala. Sehingga dalam hal ini, dirinya menyarankan untuk dianggarkan dalam pembahasan APBD. Selain kedua lurah tersebut, keluhan lain juga disampaikan sejumlah lurah. Keluhan itu diantaranya banyaknya Posyandu yang belum memiliki kasur tempat pemeriksaan dan anggaran yang sangat minim untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu yang diplot hanya Rp 75.000 per bulan.

Para pengurus Posyandu dan ibu-ibu kader yang hadir dalam rapat tersebut juga meminta , agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi yang ada di masing-masing Posyandu dan menambah dana bagi masing-masing Posyandu dimana setiap bulannya diberikan Rp 150.000 per bulan. Selain itu kesejahteraan bagi kader-kader dan penambahan makanan yang bergizi bagi ibu hamil dan balita juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah bagi pengurus Posyandu dan kader-kader Posyandu lainnya.

Menanggapi sejumlah permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke drg Josef Rinta Rahdiachmaka M.Kes menjelaskan, program Posyandu yang kini telah mengalami perkembangan menjadi 212 posyandu merupakan sebuah gerakan yang berbasis masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dikelola, dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat itu sendiri. “Memang secara teknis kendala yang dihadapi oleh Posyandu adalah insentif tetapi kalau dilihat dari sumber-sumber dana yang ada, dana posyandu itu cukup banyak. Dari instansi kesehatan untuk revitalisai posyandu saja mendistribuskan dana sebanyak Rp 240 juta untuk 212 Posyandu yang ada di Merauke,” tuturnya seraya menambahkan bahwa pihaknya juga telah membagi dana insentif untuk masing-masing kader Rp 50.000 per bulan. Dirinya juga berharap agar setiap kader Posyandu harus bekerja secara sukarela. Sedangkan kegiatan Posyandu tidak harus selalu menggunakan fasilitas khusus karena dapat dilakuka di salah satu rumah warga, balai desa atau tempat umum lainnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Dikdas: Angka Guru Mangkir Di Merauke Menurun

Upaya pembinaan terhadap guru-guru SD yang mangkir dari tugasnya, terutama bagi tenaga guru bertugas di Kampung telah dilaksanakan sejak Juli 2008. Hasilnya, dari 50 orang guru yang masuk dalam daftar pembinaan kini telah menurun menjadi sekitar 15 orang guru.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw, S.Sos ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (16/4). “Ini merupakan sebuah keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh Dikdas selama ini dan tidak ada limit waktu yang ditetapkan untuk memaksa seseorang sadar,” tutur Mekiuw. Kendati demikian, dirinya tak mengelak ketika diperhadapkan pada kenyataan masih banyaknya guru-guru yang berkeliaran di daerah perkotaan. “Saya selalu memantau guru-guru SD yang malas bertugas. Kalau tidak menggubris peringatan saya, maka gajinya langsung saya stop. Ketika distop barulah guru bersangkutan langsung menghadap saya”, ujarnya sembari menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah merancang aturan baru mengenai ganjaran pemberhentian gaji guru jika dalam sebulan tidak menjalankan tugasnya.


Pendistribusian soal UAN terhambat

Sementara itu, menyangkut pendistribusian soal Ujian Akhir Nasional (UAN) yang terhambat lantaran dana panjaran yang belum juga terealisasi dari Pemda Merauke, dikatakan Mekiuw pihaknya telah menyiasatinya dengan mencari pinjaman pada rekan kerja Dikdas.

Dikatakannya, sejauh ini, dana yang telah diusulkan itu masih dalam tahap persetujuan oleh Pemkab Merauke. Sementara pendistribusian soal UAN sudah harus dilakukan ke 52 rayon pada tanggal 1 hingga 9 Mei 2009. “Memang masih ada waktu, namun harus terus dikejar dana itu”, tuturnya. Dalam hal pendistribusian, kata Mekiuw, diharapkan tidak terjadi seperti halnya pendistribusian logistik Pemilu yang mengalami keterlambatan di beberapa tempat. “Kita harapkan pengiriman distribusi bahan ujian sudah sampai ditiap sub rayon pada 9 Mei 2009 dan diutamakan pada daerah – daerah yang sulit dijangkau seperti Kimaam dan Muting," kata Mekiuw. Sedangkan persiapan lainnya yang meliputi penyusunan soal, penyortiran dan pengepakan, kata dia, sudah dimulai sejak bulan Maret 2009 lalu. Untuk pengawasannya, lanjut dia, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian. “Jadi soal UAN akan di droping ke Polsek setempat. Saat pelaksaannya maka setiap panitia akan mengambilnya di Polsek setempat melalui pengawalan aparat keamanan,” tuturnya.


Dipastikan, 7 SD Di Merauke Tidak Ikut UAN

Terkait dugaan 7 SD di Kabupaten Merauke yang tidak ikut UAN tahun ini dengan alasan 3 SD diantaranya murni tidak memiliki guru dan 4 lainnya tidak memiliki siswa kelas 6, Mekiuw mengatakan memang benar adanya. “Untuk 3 SD yang tidak ada gurunya diketahui setelah pihak Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke meminta laporan siswa hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak diberikan juga. Bahkan, kami sudah mengutus petugas ke SD tersebut namun tidak ada hasilnya sama sekali," kata Mekiuw. Dirinya menambahkan, ketiga SD tersebut adalah SD Negeri Baad, SD OKI dan SD YPPGI. Sedangkan 4 SD lainnya adalah SD Kawe, SD Kolam dan SD Komolom.

Dirinya tak menampik, ketika harus diperhadapkan pada kenyataan pendidikan di Papua yang sering tersendat-sendat dalam perjalanannya. Sebab, keberhasilan pendidikan kata Mekiuw, sangat tergantung dari kehadiran guru dan murid. “Di pedalaman, rata-rata guru tidak ada dan juga murid tidak ada. Jadi ini merupakan tugas berat kita semua untuk membangun kesadaran semua pihak untuk sama-sama menyukseskan pendidikan dasar,” ungkapnya. Ditanyai soal target maksimal dalam pencapaian kelulusan UAN, Mekiuw berharap dalam UAN tahun ini minimal dapat mencapai 75% dari 90% yang diharapkan. “Kalau 90% itu sebuah target mahal, barangkali 75% lebih baik. Namun jangan sampai 50%,” tuturnya sembari menambahkan akan terus memacu pendidikan dasar untuk memenuhi standar nasional. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Berhasil Dievakuasi Semuanya, Jenazah Korban Mimika Air Dikirim ke Masing-masing Keluarga

Seluruh jenazah korban jatuhnya Pesawat Mimika Air akibat menabrak Gunung Gergaji di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat (17/4) lalu berhasil Evakuasi oleh Tim SAR Kabupaten Mimika, ERG (Emergency Response Grup) PT Freeport Indonesia, aparat keamanan dibantu warga Ilaga pada Senin (20/4).

Ke 11 korban tersebut telah dikirim ke masing-masing keluarga mereka baik di Ilaga, Sorong, Toraja dan Jakarta.

Jenazah pilot Mimika Air, Capt. Nay Linn Aung dan Co-Pilot Capt. Makmur Susilo pukul 15.00 WIT Selasa (21/4) kemarin diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat carteran Avia Star. Pukul 11.20 WIT sebelumnya, kedua jenazah tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika setelah dievakuasi dari Ilaga dengan pesawat Trigana Air.

Rencana evakuasi kedua jenazah dari Ilaga ke Timika pada Selasa pagi sempat batal akibat cuaca buruk. Pesawat Trigana Air yang sudah mengudara pukul 06.45 WIT dari Bandara Mozes Kilangin, kembali ke Timika karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dilakukan pendaratan di Ilaga.
Seperti jenazah korban penumpang Mimika Air, sebelum diterbangkan ke Timika, jenazah Capt. Nay Linn Aung dan Capt. Makmur Susilo disemayamkan di Distrik Ilaga sejak Senin (20/4) lalu guna identifikasi oleh tim medis. Proses identifikasi sulit sebab kondisi jenazah mengenaskan, bahkan ada yang tubuhnya sudah tidak dikenali.

Kedatangan kedua jenazah dengan penerbangan Trigana Air yang dipiloti Capt. Dian Prihatanto kemarin disambut sejumlah pejabat di Mimika, pegawai Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Mimika, petugas Bandara Mozes Kilangin dan warga. Pejabat yang hadir antara lain; Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Timika, Letkol (Pnb) Easter Haryanto selaku Ketua Tim Pencarian, Kapolres Mimika AKBP Godhelp Mansnembra, Danlanal Letkol Laut (P) R. Eko Suyatno, Ketua Pengadilan Negeri Timika Pontas Effendi, SH.

Kedua peti jenazah dari Ilaga dikawal Kasubdin Perhubungan Udara Dishubpar Mimika, Jhon Rettob dan anggota DPRD Mimika, Gerson Wandikbo.

Peti berisi jenazah Pilot Nay Linn Aung diturunkan duluan menyusul jenazah Co-Pilot Makmur Susilo. Jenazah dibawa ke RSUD Mimika untuk divisum dan diidentifikasi ulang oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Papua selama kurang lebih dua jam.
Setelah selesai, kedua jenazah dibawa untuk disemayamkan di Kantor Mimika Air di Jalan Yos Sudarso, Timika. Kemudian digelar upacara prosesi penyerahan jenazah dimana bupati diwakili Asisten II Setda Mimika, Philipus Kehek.
Dalam sambutan singkatnya, Philipus mengatakan santuan atau tanda jasa kedua kapten itu akan ditangani instansi terkait yakni Dishubpar.

Sementara mewakili keluarga, Muhamad Lukri Arfan mengucapkan terima kasih atas kerja Tim SAR yang berhasil mengevakuasi korban. "Bila ada kesengajaan atau ketidaksengajaan kedua almarhum, kami keluarga mohon maaf," kata Arfan.

Kasubdin Perhubungan Udara Dishubpar, Jhon Rettob kemarin menerangkan semua korban Pesawat Mimika Air sudah dievakuasi kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing.
Kata Jhon, tiga jenazah telah dikirim ke Sentani, Jayapura, yaitu almarhum Herman Snanfi, Marthen Jitmau dan Irwan Patabang. Direncanakan hari ini jenazah Marthen Jitmau akan diterbangkan dari Sentani ke Sorong. Kemudian jenazah Irwan Patabang dari Jayapura akan diberangkatkan ke Makassar kemudian ke Toraja.

Sedangkan enam jenazah penumpang lainnya, Selasa (21/4) kemarin telah diserahkan kepada keluarga masing-masing di Ilaga oleh Jhon Rettob bersama Bupati Puncak Jaya.

Pesawat Mimika Air milik Pemkab Mimika jatuh akibat menabrak Gunung Gergaji di Distrik Ilaga, Jumat (17/4) lalu. Evakuasi dilakukan oleh Tim SAR Kabupaten Mimika, ERG (Emergency Response Grup) PT Freeport Indonesia, aparat keamanan dan warga Ilaga pada Senin (20/4) lalu.

PTFI sendiri memberi bantuan dua unit helikopter Airfast untuk evakuasi, ditambah Pesawat Trigana Air dan Pesawat MAF (Caravan).

Penumpang Mimika Air yang menjadi korban adalah Sekretaris KPU Puncak Jaya Marten Jitmau, Pdt. Melkias Kiwak, Wilem Mayauw, Lasarus Wonda, Ruben Murib, Emina Murib (bersama anaknya Tenias Tabuni), Ketua Panwas Puncak Jaya, Herman Sanafi dan Irwan Patabang.

Sementara itu, Meskipun evakuasi korban dari lokasi jatuhnya pesawat Mimika Air ke Ilaga berhasil dilakukan Senin lalu, namun Tim SAR gabungan yang terdiri dari enam personil SAR Timika dan lima personil ERG PTFI, direncanakan baru kembali dari Ilaga ke Timika hari ini.

Ketua Tim Pencarian Danlanud Letkol (Pnb) Easter Hariyanto mengungkapkan hal itu ketika dikonfirmasi Radar Timika ( Cenderawasih Pos Grup) , Selasa (21/4). Seharusnya, kata Letkol Easter, Tim SAR kembali ke Timika setelah proses evakuasi dan penyerahan jenazah para korban. Namun batal akibat cuaca memburuk.

"Di TKP (Tempat Kejadian Perkara) tim SAR ERG masih bertahan di sana. Di Ilaga juga masih ada enam personil SAR," tutur Letkol Easter yang bangga atas kinerja Tim SAR selama empat hari melakukan pencarian dan evakuasi.

Hal senada dikatakan Kasubdin Perhubungan Udara Dishubpar Mimika, Jhon Rettob.
Ia membenarkan lima tim SAR ERG PTFI masih di lokasi jatuhnya pesawat, sedangkan enam personil SAR Timika masih di Ilaga.

Kata Jhon, kondisi cuaca kemarin memburuk setelah proses evakuasi jenazah. Direncanakan tim SAR kembali hari ini dengan jemputan Pesawat Trigana Air dan Helikopter Airfast.(eng)

Jenazah Dikirim ke
Capt. Nay Linn Aung Jakarta
Capt. Makmur Susilo Jakarta
Herman Snanfi Jayapura
Mathen Jitmau Sorong
Irwan Patabang Toraja
Pdt. Melkias Kiwak Ilaga
Wellem Mayau, Ilaga
Lasarus Wonda Ilaga
Ruben Murib Ilaga
Temina Murib Ilaga
Anak dari Terima Murib Ilaga


Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Di Merauke, Soal Ujian Nasional Mulai Didistribusikan

Thursday, 16 April 2009

Gambar illustrasi Ujian Nasional


Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke mulai mendistribusikan atau mengirim soal ujian nasional ke satuan-satuan pendidikan yang berada di daerah terjauh. ''Pengiriman sudah dilakukan ke wilayah Kimaam dan sekitarnya dengan jasa penerbangan PT Merpati dan disusul ke daerah Muting dan Okaba melalui darat,"kata Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke Drs Nicolaus Freddy Talubun, M.Pd saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Sedangkan satuan sekolah yang ada di dalam kota, lanjut mantan Direktur KPG Khas Papua ini, akan didistribusikan pada hari H yakni 20 April untuk SMA/SMK dan MA. Disinggung pengamanan soal-soal ujian tersebut, Freddy mengungkapkan, pengamanan dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan, termasuk saat pendistribusian dilakukan.

Lanjut Freddy, pihaknya tidak menemui kendala yang berarti dalam pendistribusian soal ujian ini, karena soal ujian nasional tersebut diterima lebih cepat dari provinsi yakni 11 April. ''Ini membantu kami lebih cepat mendistribusikan ke daerah-daerah yang transportasinya sulit,''terangnya.

Total peserta ujian nasional di lingkup Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke Tahun 2009 sebanyak 5150 siswa yang terdiri dari SMP/MTS/LB sebanyak 2867 dan SMA/MA dan KPG Khas Papua Merauke sebanyak 1532 siswa sedangkan SMK 751 siswa.

Ujian nasional tahun ini, kata dia pemerintah melalui APBD dengan rincian untuk SMP sebesar Rp 120.000/siswa, SMP Keterampilan Rp 300.000/ siswa dan SMP Luar Biasa Rp 200.000/ siswa. Sementara untuk SMA/MA Rp 225.000/siswa, SMA LB Rp 250.000/siswa. Sedangkan SMK Manajemen sebesar Rp 250.000/siswa, SMK Pariwisata sebesar Rp 425000/siswa, SMK Tehnologi Rp 525.000/siswa dan SMK Pertanian Rp 525.000/siswa. Sedangkan untuk KPG Khas Papua sebesar 225.000/siswa.(ulo)


Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Data Perolehan Dapil III Merauke Masih Kosong

Meski sudah 6 hari penghitungan surat suara sejak pencontrengan 9 April lalu, namun belum satupun TPS di Daerah Pemiliahn (Dapil) III Merauke untuk DPRD kabupaten yang meliputi 11 Distrik dengan 128 TPS dilaporkan ke KPU Merauke.

Papan perolehan suara untuk Dapil III Merauke masih kosong, kecuali untuk Dapil I dan II. Untuk Dapil I yang meliputi 3 distrik, Distrik Merauke, Nokenjerai dan Distrik Sota, tinggal Distrik Nokenjerai yang berjumlah 5 TPS yang belum melaporkan perolehan sementara. Sedangkan Distrik Merauke dari 168 TPS baru 45 TPS melaporkan perolehan suara sementara. Sedangkan Distrik Sota dari 7 TPS seluruhnya sudah melaporkan perolehan suara sementara.

Dari TPS yang masuk di Dapil I Merauke tersebut, untuk sementara Partai Golkar unggul dengan perolehan 1.168 suara, disusul Demokrat dengan perolehan 749 suara. Sementara di Dapil II Merauke dari 6 distrik masing-masing Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Elokobel, Ulilin dan Muting 136 TPS, hampir seluruhnya sudah dilaporkan, kecuali 33 TPS tersisa dari Distrik Tanah Miring yang belum ada.

Dari 103 TPS perolehan suara yang masuk, Partai Golkar berada di posisi pertama dengan perolehan 5.109 suara, disusul PKB 1.961 suara, lalu PKS 1.651 suara. Sedangkan PAN berada di urutan keempat dengan perolehan 1.535 suara, kemudian Gerindra 951 suara. Sedangkan Demokrat memperoleh 829 suara.

Dari pembagian III Dapil, Dapil I memperoleh jatah 12 kursi, Dapil II 7 kursi dan Dapil III 6 kursi. Sementara jumlah Caleg sebanyak 572 orang.Anggota KPU Merauke Jaya Ibnu Su'ud, ST yang ditemui Cenderawasih Pos, terkait belum adanya laporan perolehan suara dari Dapil III Merauke mengaku jika rekap penghitungan masih dilakukan di tingkat PPD. ''Sudah ada PPD yang telah melakukan rekap yakni Distrik Kimaam, Tuban dan Wan, tinggal proses pelaporan ke KPU Merauke,'' katanya. Sedangkan untuk PPD Merauke, Rabu kemarin mulai melakukan rekap. ''Rencananya 18 April, pleno penghitungan tingkat kabupaten akan dilakukan,'' tambahnya. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Dharma Pertiwi Diajak Peduli Masalah Sosial

Danrem 174/ATW, Kolonel CZI Suratmo selaku Pembina Dharma Pertiwi Cabang Merauke Daerah H mengajak segenap pengurus dan anggota untuk menumbuhkembangkan semangat kebersamaan diantara sesama warga Dharma Pertiwi.

Ajakan tersebut disampaikan Danrem pada syukuran HUT Dharma Pertiwi ke-45 di Aula Makodim 1707 Merauke, kemarin. Menurut Danrem, dengan semangat kebersamaan, tugas seberat apapun akan terselesaikan dengan baik. Dengan semangat itu pula akan memperoleh sikap saling asah, asih dan asuh yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap organisasi.

''Contoh yang sederhana adalah kita melaksanakan kebersihan, tidak membuang sampah di sembarang tempat, peduli terhadap masalah penghijauan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermuara pada pelestarian lingkungan,''ujarnya memberi contoh.

Selain kepedulian terhadap lingkungan, perwira dengan 3 bunga melati di pundak juga mengajak pengurus dan anggota untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya dengan membuat karya nyata seperti membantu anak yatim dan panti jompo serta ikut aktif memerangi penyakit masyarakat khususnya Narkoba.

Puncak HUT Dharma Pertiwi tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Danrem Suratmo didampingi Ketua Harian Dharma Pertiwi Cabang Merauke Ny Tati Suratmo dan dilanjutkan penyerahan bingkisan oleh Ny Tati Suratmo kepada 5 Warakawuri. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Tokoh Agama dan Adat Ajak Masyarakat Jangan Terprovikasi, terkait aksi teror di Papua

Ungkapan prihatin atas aksi-aksi teror belakangan ini di Jayapura dan beberapa kabupaten di Papua datang dari tokoh gereja, Pdt Bas Weyai. Ketua Klasis Jayapura ini menghimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang ada. Hal yang sama juga disampaikan DAP Wilayah Balim La Poga.

"Segenap lapisan masyarakat dan semua umat beragama, jangan terprovokasi dengan isu - isu kekerasan yang terjadi di Papua pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura, Wamena dan Biak yang belakangan ini meresahkan dan mencemaskan tatanan hidup bermasyarakat," himbaunya.

Selaku masyarakat agamawi di Tanah Papua, ia juga mengajak semua pihak untuk menghargai hidup masing - masing sebagai anugerah Tuhan yang patut dipertanggungjawabkan dalam iman untuk menciptakan suasana damai dan kehidupan yang utuh dan harmoni. "Hindari perilaku yang menyusahkan hidup orang lain dan tindakan kekerasan yang menghancurkan moral manusia," ajaknya.

Pdt Bas Weyai juga mengingatkan bahwa selaku pimpinan umat beragama ia menghimbau seluruh umat Kristiani di Kota jayapura agar menghindari akses - aklses tindak kekerasan yang berbenturan dengan budaya damai, budaya persaudaraan yang rukun dan budaya saling menghargai dan menghormatri hak hidup setiap orang. " Mari pertahankan norma - norma kemanusiaan dalam suasana hidup yang berkeadilan dan bermartabat," katanya.

Ia sangat mengharapkan situasi ini dicermati dan ditangani dengan baik oleh aparat keamanan. Dalam hal ini Polda Papua beserta jajarannya untuk menyelidiki kasus - kasus tersebut secara hukum dan dengan pendekatan yang bersahaja dan sistematik agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Saya sangat prihatin dengan dengan kejadian ini, melihat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan terganggu oleh kecemasan dan ketakutan akibat kekerasan," tandasnya.

Dari Wamena, himbauan menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya terkait pembunuhan-pembunuhan terhadap masyarakat sipil datang dari Ketua DAP Wilayah Balim La Poga, Lemok Mabel.Menurutnya, keinginan seluruh masyarakat di Papua agar proses penyelenggaraan pemilu bisa berjalan aman dan tertib, dinodai dengan air mata dan darah masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa.

"Untuk itu, kami mengharapkan pihak keamanan dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketentraman bersama supaya kita bisa menemukan sebenarnya siapa aktor dibalik semua peristiwa ini,"tegas Lemok Mabel.Dikataka, akibat kejadian ini, Kota Wamena menjadi mencekam, bahkan masyarakat menjadi trauma baik itu masyarakat asli Papua serta warga pendatang.

Dikataka, kejadian ini sempat terbangun suatu opini bahwa dalang dibalik semua peristiwa yang beruntun ini adalah DAP Wilayah Balim La Poga, untuk itu, pihaknya menegaskan bahwa isu itu tidak benar.î Sudah jelas agenda DAP Papua sesuai dengan hasil rapat pleno terakhir mengatakan bahwa DAP Papua hingga daerah maupun sub siap mensukseskan pemilu legislatif di Tanah Papua,î tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DAP Wilayah Balim La Poga, Dominikus Surabut menuturkan hal yang sama. Pihaknya selaku masyarakat adat khususnya masyarakat Balim sangat menyesalkan peristiwa ini dan mengutuk keras kepada oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab ini sehingga pihaknya menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban.

Dirinya menghimbau dan mengajak kepada masyarakat adat diluar Papua supaya bersama-sama untuk bergandengan tangan guna membangun kedamaian dan menghindari hal-hal yang mendiskriminasikan kelompok. Misalnya, persoalan ini akan bermuara kepada konflik sara, agama, suku dan etnis bahkan beberapa waktu lalu semua kelompok menvonis bahwa dalang dibelakang aksi ini adalah DAP dan itu tidak benar. ìMari kita semua kelompok baik itu paguyuban di luar Papua maupun pemerintah daerah bergandengan tangan untuk bersama-sama memecahkan persoalan dan mencari siapa dalang semua ini,î pungkasnya kepada Wartawan di Wamena, kemarin.(nal)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Belasan Caleg Papua Keluarkan Rekomendasi Terkait Hasil Perhitungan Suara

Belasan Caleg Asli Papua yang tergabung dalam Forum Jeritan Anak Negeri menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada KPUD Merauke terkait dengan hasil perhitungan suara sementara yang masih belum menunjukkan adanya keterwakilan Caleg Papua di DPRD.

Penyampaian rekomendasi yang difasilitasi oleh KNPI Cabang Merauke itu, bertujuan untuk menggugah warga pendatang untuk menunjukkan sikap adanya kepedulian terhadap orang asli Papua untuk duduk di legislatif. “Pertemuan ini sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab moril dan menggugah kepedulian pendatang terhadap kami, jadi tidak ada unsur represif seperti yang terjadi dibeberapa daerah di Papua dalam Pemilu saat ini”, tutur Koordinator Forum Jeritan Anak Negeri Damianus Katayu,S.IP dalam penyampaian sejumlah rekomendasi dihadapan Ketua KPUD Merauke, Eligius Gebze SH pada Rabu (15/4).

Katayu mengatakan, proses pemilu telah berjalan dan sedang dalam proses perhitungan. Namun dalam proses perhitungan sementara menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. “Mencermati hasil perhitungan suara sementara legislatif tahun 2009 di Kabupaten Merauke, diprediksikan keterwakilan orang asli Papua tidak akan terakomodir secara proporsional dalam DPRD Merauke maupun DPR Provinsi Papua,” ungkapnya.

Melalui forum ini, dirinya mendesak KPUD Merauke segera mengambil langkah-langkah konsultasi dan koordinasi untuk mengakomodir keterwakilan yang proporsional anggota legislatif orang asli Papua di DPRD maupun DPRP sebelum pleno KPUD 18 April 2009. Selain itu, mendesak pimpinan Parpol agar dalam penetapan anggota legislatif dari partai masing-masing mengutamakan orang asli Papua. Selanjutnya, mendesak KPUD danPemkab Merauke untuk mengambil kebijakan khusus guna mendukung hal-hal dimaksud.

Lain halnya dengan pernyataan Ketua KNPI Merauke, Dominicus Buliba Gebze, dirinya berpandangan, jika rekomendasi ini tidak ditanggapi dan tidak terjadi keberpihakan pada orang asli Papua maka menurutnya Otsus yang selama ini diberikan itu tidak tepat. “Jangan sampai masyarakat Papua minta otsus dikembalikan,”tegasnya.

Menjawab desakan dari forum tersebut, Ketua KPUD Merauke, Eligius Gebze,SH mengatakan bahwa sebelum terlaksananya pesta demokrasi ini, KPUD Merauke telah berupaya mengusulkan wilayah pemilihan dimekarkan menjadi lima wilayah pemilihan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun sayangnya tidak ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi. Disisi lain, tidak adanya regulasi yang berpihak pada orang asli Papua membuat caleg Papua sangat sulit berkompetisi. “Ini kelemahan kita dan kita harus proaktif untuk memperjuangkannya. Begitu juga dengan MRP, seharusnya mampu mengakomodir anak-anak daerah ke depan dalam kepentingan politik”, harap Eligius.


Money Politic, Sebuah Pendidikan Politik Yang Keliru Terhadap Orang Papua

Di lain sisi, Koordinator Forum Jeritan Anak Negeri, Damianus Katayu,S.IP juga ,emgatakan bahwa banyaknya masyarakat asli Papua yang tidak memilih Caleg Asli Papua disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi. Hal ini kemudian menyebabkan warga Papua sangat mudah diiming-imingi pemberian bantuan oleh sejumlah caleg yang melakukan praktek money politics (Politik Uang) menjelang pelaksanaan pemilu.

“Ini merupakan harga diri yang dibeli dengan uang atau beras satu kilo dan lain-lain. Ini juga merupakan kelemahan di sektor ekonomi”, katanya.

Menurut Katayu, ada sebuah pendidikan politik yang salah dan keliru yang terjadi di masyarakat. Sehingga, orang Papua sendiri merasa tidak berdaya karena diberikan sejumlah Sembako seperti itu. Dirinya berharap kepada warga non Papua, untuk tidak memberikan pendidikan politik seperti itu. Namun harus diberikan pendidikan politik melalui visi misi pribadi maupun partai. Yang terpenting, lanjut Katayu, pesta demokrasi merupakan sebuah kue yang ditaruh bagi orang Papua sehingga khusus di peruntukkan bagi rakyat Papua. “Jadi jangan sampai orang lain yang ambil sementara orang Papua sendiri menjadi penonton,” tegasnya.

Sebagai pendatang, dirinya berharap pada warga pendatang untuk berbesar hati memberikan dukungan pada saudara-saudara Papua. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Janji Listrik Di Pasar Mopah Hingga Kini Belum Terealisir

Harapan sejumlah pedagang di Pasar Mopah Baru untuk menikmati aliran listrik hingga kini masih belum dapat dirasakan. Pasalnya, hingga kini pemasangan meteran listrik yang telah dijanjikan belum juga ditepati.

Dari pantauan Jubi, para pedagang baik kelontongan hingga pedagang pakaian masih menggunakan Genzet untuk menerangi tempat usahanya. Ketua Himpunan Pedagang Pasar Merauke (HIPPAM) H. Husni Bandi ketika dijumpai Jubi di tempat usahanya mengiyakan hal tersebut. “Sampai sekarang keadaan pasar masih sepi karena gelap dan belum dialiri listrik, sedangkan omzet penjualan dari hari kehari semakin menurun”, ungkapnya.

Sejauh ini, dirinya memprediksi bahwa tertundanya pemasangan listrik tersebut lantaran semua pihak disibukkan dengan pesta demokrasi yang tengah berlangsung. “Ya, meskipun Pemilu tapi kan jangan melupakan janji”, tuturnya sedikit berkelakar.

Sedangkan penyebab utama mengapa sudah sebulan janji pemasangan listrik yang diikrarkan oleh pihak pemda belum terealisir, dirinya belum dapat memastikan. “Waktu itu dikatakan beberapa hari lagi, namun sampai sekarang Cuma dipasang tiang-tiang saja”, ungkapnya. Dirinya juga akan terus berjuang menuntut janji dari Pemkab untuk menerangi Pasar Mopah Baru dengan listrik. “Saya akan terus berjuang karena kewajiban setiap harinya telah kami penuhi”, tegasnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

462 PPDP Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih

Proses pemutakhiran data pemilih tetap akan segera dilakukan oleh 462 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam waktu dekat hingga batas waktu 31 Mei 2009. Hal ini dilakukan untuk mencegah banyaknya warga masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam Pilpres 2009.

Demikian disampaikan salah seorang anggota KPUD Merauke Djaya Ibnu Su’ud dalam rapat pemutakhiran data pemilih, yang berlangsung di Gedung Mean Sai Pemkab Merauke, Rabu (15/4). Dikatakan Djaya, dalam hal ini KPUD Merauke telah mengirimkan radiogram kepada setiap PPD dan PPS yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemutakhiran data. Sedangkan komponen yang akan dimutkahirkan dalam proses pendataan meliputi pendataan pemilih baru bagi yang tidak terlibat dalam pemilu legislatif, mengecek DPS yang sudah meninggal dunia, pemilih yang memiliki nama double, pemilih yang berubah status menjadi TNI dan pemilih yang domisilinya berbeda tempat tinggal.

“Jadi untuk blangko akan digunakan model A dan A1 sesuai dengan ketetapan KPU pusat”, tuturnya menambahkan mengenai blangko pemutakhiran data. Sementara itu, Sekda Kabupaten Merauke Umar Ary Karim,S.Sos dalam arahannya meminta, agar setiap petugas dapat memperoleh data riil dilapangan dengan melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat. “Jadi penanggung jawab diserahkan pada Kepala Distrik. Tolong setiap petugas mencermati pendataan dari segi umur dan keberadaannya, karena mobilitas penduduk di Kabupaten Merauke cukup tinggi sehingga harus bekerja ekstra hati-hati,” tegasnya seraya menginstruksikan agar memudahkan pendataan, maka diharapkan setiap warga untuk tidak meninggalkan tempat tinggal. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Janjikan Bantuan Perumahan, 3 Orang Dipolisikan

Diduga lakukan penipuan dengan cara menjanjikan bantuan perumahan dari Unicef dan meminta uang administrasi Rp 3 juta, 3 orang masing-masing berinisial AY, KA dan HT harus berurusan dengan aparat polisi. Ketiganya dilaporkan oleh korban Karbilah Sirey ke Polres Merauke, Selasa (14/4).

Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH didampingi Kasat Reskrim AKP Mochammad Rifai, SH, membenarkan laporan kasus dugaan penipuan tersebut. Kasus itu sendiri terjadi 6 Februari di rumah korban. Saat itu, salah seorang pelaku yakni HT datang ke rumah korban di Jalan Biak Merauke dan menawarkan bantuan perumahan dari Unicef .

Syaratnya, bantuan tersebut diberikan kepada orang yang memiliki kapling perumahan sebesar Rp 140 juta. Tapi untuk mendapatkan bantuan uang tersebut, harus membayar uang administrasi Rp 3 juta. Tertarik dengan tawaran itu, korban langsung memberikan uang Rp 3 juta sebagai tanda jadi.

Namun, setelah memberikan uang itu, korban kemudian mengecek kebenaran adanya bantuan uang untuk perumahan dari Unicef tersebut, namun ternyata bantuan yang dimaksud tidak ada. Karena merasa ditipu, korban kemudian melapor ke polisi agar kasus itu diproses secara hukum. ''Kasus ini sedang kami tangani dan segera memanggil ketiga orang yang dilaporkan itu untuk diperiksa,''tandas Kapolres. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Penyelesaian Kasus Penggandaan Surat Suara Belum Alami Kemajuan

Hingga kini, penyelesaian kasus penggandaan surat suara yang dilakukan oleh Oknum Caleg Golkar belum mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pemeriksaan yang dilakukan harus melalui mekanisme pentahapan yang telah diatur oleh kepolisian disamping banyaknya penyelenggara pemilu tingkat distrik yang terlibat.

“Saat ini, pemeriksaan masih dilakukan ditingkat bawah,namun terhambat oleh penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan mengenai tersangka penyelidikan kini tengah diarahkan pada siapa pelaku sesungguhnya”, tutur Tukidjo, diruang kerjanya, Rabu (15/4). Dirinya menambahkan, sejauh ini pihaknya tetap berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengetahui asal-usul dari surat suara yang dicopy. “Yang jelas kami perlu tahu asal-usul dari surat suara itu, sedangkan pidananya tergantung dari keputusan nanti,” jelasnya seraya menambahkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan diajak pihak kepolisian untuk terjun langsung meninjau lapangan. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Keterangan Lurah Kelapa Lima Tidak Benar

Ketua Panwaslu Kabupaten Merauke, Tukidjo,SH membenarkan adanya pembongkaran kotak suara oleh petugas KPPS yang terjadi pada 5 TPS di kelurahan Kelapa Lima. Hal ini bertentangan dengan keterangan Plt. Kelurahan Kelapa Lima Jacobus Tom, S.IP yang dikonfirmasi beberapa hari lalu, yang menyatakan bahwa dirinya memerintahkan kepada KPPS untuk memindahkan kertas suara di TPS 21 yang karena hujan kemudian dibungkus plastik. Sementara untuk pemindahannya, pihak kelurahan telah memanggil Panwas Kabupaten dan PPD.

“Jadi yang dikatakan pemindahan kertas suara pada TPS 21 itu tidak benar. Pada saat warga melapor, kami langsung menuju kantor kelurahan bersama anggota KPU dan aparat kepolisian. Memang benar ada 20 kotak suara yang telah terbuka, setelah kami lihat langsung kami benahi dan disegel kembali,” tutur Tukidjo ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (15/4). Dirinya menambahkan, pada saat melakukan pemeriksaan, tidak terlihat adanya Lurah Kelapa Lima dan hanya terdapat 4 anggota KPPS di dalamnya.

Perihal adanya indikasi untuk menggelembungkan surat suara, Tukidjo mengatakan akan menunggu hasil perekapan surat suara di tingkat distrik. Jika terjadi penggelembungan, maka pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. “Yang jelas, menurut keterangan anggota KPPS mereka dimintai data perolehan kertas suara. Mereka kebingungan karena tidak menemukan kertas berita acara yang ternyata disimpan dalam kotak suara”, ujarnya seraya menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh petugas KPPS memang terbukti salah dan jika terbukti dalam hasil rekapitulasi terjadi penggelembungan maka Panwas akan mengambil langkah shock terapi pada pelaku.

Semestinya, kata Tukidjo, lembaran-lembaran berupa kertas berita acara maupun benda-benda lainnya tidak perlu dimasukkan dalam kotak suara sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. “Jadi mengenai keterangan Lurah Kelapa Lima itu tidak benar, setelah kami periksa memang tidak ada TPS 21 seperti yang dijelaskan oleh Lurah tersebut”, ungkapnya sekaligus menambahkan bahwa tingkat kesulitan yang dihadapi oleh KPPS sangat tinggi sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Sejumlah Warga Kelapa Lima Keluhkan Perekapan Surat Suara Tanpa Menghadirkan Saksi

Sejumlah warga yang mendiami Kelurahan Kelapa Lima mengeluh lantaran adanya isu perekapan surat suara dan pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota KPPS yang tidak menghadirkan saksi-saksi dan aparat keamanan.

Hal ini menurut warga, sangat bertentangan dengan aturan penyelenggaraan Pemilu, yang mana surat suara yang telah disegel tidak dapat dibuka kembali tanpa ada kesepakatan dari penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dikemukakan oleh YK, seorang warga yang berhasil merekam kegiatan yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS yang berjumlah 3 orang. “Kasus itu dimulai sehari setelah Pemilu tepatnya pada tanggal 10 April 2009 pukul 13.00 WIT. Saya melihat ada 20 kotak surat suara yang dibuka dari 5 TPS di Kelurahan Kelapa Lima. Setelah itu saya laporkan ke Panwas dan langsung melakukan pengecekan ke kantor lurah, mereka tertangkap basah tengah membuka kotak suara. Namun sejauh ini Panwas belum mengambil ketegasan”, tutur YK ketika dikonfirmasi bersama-sama rekan lainnya di rumah salah seorang warga. (13/4). Dirinya mengatakan, bahwa instruksi untuk melakukan perekapan adalah atas perintah dari Lurah Kelapa Lima, yang notabene bukan sebagai panitia penyelenggara Pemilu.

Sementara itu, RY, yang merupakan caleg dari salah satu parpol memprediksi bahwa telah terjadi pula pencontrengan terhadap surat suara sisa dari DPT yang tidak memilih saat itu. “Saya merasa yakin pasti banyak surat suara sisa yang telah dicontreng pada saat itu juga. Kami sudah melaporkan ke Panwas, namun Panwas tidak dapat melakukan intervensi ke KPPS”, ujarnya.

Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah spekulasi yang dimainkan untuk kepentingan salah satu parpol. Begitu pula dengan intervensi yang dilakukan oleh kepala kelurahan Kelapa Lima, RY berpandangan bahwa hal itu sudah keluar jalur sehingga Pemilu ini terkesan tidak mematuhi asas jujur dan adil.

Dikonfirmasi secara terpisah, Plt. Kepala Kelurahan Kelapa Lima, Jakobus Tom, S.IP menampik adanya tuduhan permainan surat suara sebagaimana yang diisukan. Dirinya mengakui, memang telah menginstruksikan petugas KPPS untuk melakukan rekap surat suara lantaran adanya surat suara dari TPS 21 yang baru masuk. “Jadi kejadiannya saat itu hujan, sehingga untuk menyelamatkan surat suara jangan sampai rusak, maka dimasukkan ke dalam plastik yang kemudian dibungkus karton sementara waktu. Yang saya perintahkan adalah merekap bukan membongkar kotak suara sejumlah yang diisukan. Karena saya tahu jika membongkar itu sudah menyalahi aturan dan saya tahu itu”, tegasnya.

Dirinya melanjutkan, perihal kertas suara yang dibungkus karton karena dikhawatirkan rusak. Pihaknya telah mengambil inisiatif untuk menghadirkan PPD dan Panwas guna memindahkan surat suara ke dalam kotak suara yang sebenarnya. “Saat pemindahan surat suara, dihadiri oleh PPD dan Panwas. Jadi tidak benar ada pembongkaran dan adanya pencontrengan surat suara.
Karena menurut Panwas surat suara tersebut tidak sah karena kondisinya tidak sesuai ketentuan dan berada dalam plastik. Sehingga hal inilah yang mengundang saya untuk memanggil Panwas dan PPD untuk menyaksikan pemindahan kertas suara”, jelasnya seraya menambahkan bahwa pada saat pemindahan kertas suara disaksikan oleh para saksi dari masing-masing parpol. (drie/Merauke)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Manager PT MAP Mandiri Dilapor Polisi

Manager PT MAP Mandiri berinisial PH terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pasalnya, yang bersangkutan dilaporkan oleh salah seorang karyawan perusahaan tersebut bernama Agus ke polisi karena diduga yang bersangkutan menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp 47 juta.

Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH, didampingi Kasat Reskrim AKP Mochammad Rifai, SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan itu. ''Kami memang menerima laporan penggelapan uang milik PT MAP Mandiri yang diduga dilakukan manager perusahaan tersebut, namun kami masih melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan memang kabur dari Merauke setelah menerima uang tersebut,''kata Kapolres.

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya dari pelapor, kasus itu terjadi saat Ellen Darlene Todd dari Australia 7 April lalu mengirim uang sebesar Rp 47 juta ke rekening PT MAP Mandiri. Namun setelah menerima uang tersebut, yang bersangkutan langsung menghilang dari Merauke, sehingga oleh pihak perusahaan menganggap yang bersangkutan kabur membawa uang tersebut. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Di Merauke Golkar Unggul, di Boven Digoel Demokrat

Wednesday, 15 April 2009

Data sementara hasil Pemilu legislatif yang masuk ke KPU Merauke, Partai Golkar unggul atas partai lain dalam perolehan suara, sementara di Boven Digoel Partai Demokrat mendominasi.

Berdasarkan data sementara di KPU Merauke, hingga Senin kemarin, Partai Golkar sudah memperoleh 4.027 suara sah, disusul PKB di urutan kedua dengan perolehan 1.365 suara, selanjutnya PKS 1.272 suara. Sedangkan Partai Demokrat memperoleh 1.220 suara, PDI-P 412 suara, PPD yang menjadi partai Ketua DPRD Merauke baru memperoleh 313 suara.

Suara yang masuk ke KPU Merauke tersbeut diperoleh dari Dapil I yang meliputi 3 distrik yakni Distrik Merauke 67 dari 186 TPS, Distrik Sota dan Nokenjerai belum satu TPS yang melaporkan perolehan suara. Sementara Dapil II yang meliputi 6 distrik, Distrik Semangga belum melaporkan perolehan suara sementara, sedangkan Distrik Jagebob dan Distrik Ulilin semuanya sudah melaporkan perolehan sementara.

Untuk Distrik Tanah Miring baru 7 dari 40 TPS yang melaporkan perolehan suara sementara, Distrik Elikobel menyisahkan 1 TPS dari 13 TPS dan Muting baru 8 dari 16 TPS yang melaporkan perolehan sementara. Sedangkan wilayah III yang meliputi 11 distrik, mulai Distrik Kurik sampai Kimaam, sampai siang kemarin belum satu TPS melaporkan perolehan suara.

Sementara itu, di Boven Digoel, KPU Boven Digoel, dari 58 TPS yang masuk dari Distrik Jair dan Mandobo, perolehan suara Partai Demokrat unggul atas partai lain. Partai Demokrat memperoleh 2.108 suara sah, disusul PKS 526 suara. Urutan ketiga ditempati PKPB dengan 447 suara, Golkar 435 suara. Sementara PDIP 390 suara, PAN 329 suara. Selanjutnya PNBK 302 suara. PPP 286 suara dan PDK 269 suara.

Sedangkan urutan ke-10 ditempat Partai Buruh dengan perolehan 268 suara. ''Ini perolehan suara sementara dari 58 TPS, 10 TPS dari Distrik Mandobo dan 47 TPS dari Distrik Jair. Dan ini urutan perolehan suara ini kemungkinan akan terus berubah seiring masuknya suara dari TPS lain,''kata Ketua KPU Boven Chris Guam.

Rumitnya penghitungan suara tersebut, membuat penghitungan suara di tingkat TPS sangat lambat. Bahkan ada TPS yang harus melakukan penghitungan suara selama 3 hari berturut-turut baru selesai seperti TPS 14dan 15 yang menjadi TPS khusus. Selain karena jumlah surat suara di kedua TPS tersebut cukup banyak dari TPS lainnya, juga karena dengan sistem contreng yang harus dipastikan sah tidaknya oleh saksi yang hadir. ''Dari jadwal yang kami susun, sebenarnya pleno di tingkat PPD sudah dilakukan hari ini (kemarin), namun diundur karena sebagian hasil penghitungan suara belum dilaporkan dari TPS ke PPD. Kami harapkan 14-15 April, semua PPD sudah pleno,''harapnya. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Berkas Korupsi Bantuan Mendiknas Diserahkan

Berkas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan bantuan dari Mendiknas ke SDN II Merauke dan Xaverius I masing-masing sebesar Rp 100 juta sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke.

''Berkas dua kasus korupsi tersebut sudah kami serahkan ke kejaksaan,"kata Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH, didampingi Kasat Reskrim AKP Hadi Ramdani, SH, ketika ditemui Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Senin (13/4).

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi dana bantuan sebesar Rp 100 juta tersebut bermula saat Mendiknas mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Merauke Tahun 2005 lalu. Setelah kembali dari Merauke, kemudian kedua kepala sekolah tersebut mengajukan proposal untuk rehab gedung sekolah. Kemudian dana Rp 100 juta turun melalui rekening sekolah. Namun dana tersebut tidak digunakan untuk merehab sekolah. Dana yang masuk ke rekening sekolah itu diduga disalahgunakan alias dikorupsi oleh kepala sekolahnya. Kasus itu baru terungkap saat pihak sekolah melaporkan ke pihak kepolisiaan terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan dari Mendiknas tersebut. (ulo)

Sumber : cenderawasih Pos

Read Post | comments

Cabuli Siswi SMP, Seorang Pemuda Dipolisikan

Diduga mencabuli seorang Anak Baru Gede (ABG) yang kini baru duduk di bangku kelas II SMP, sebut saja Mawar (14), seorang pemuda pegangguran di Merauke berinisial FL (27) terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian.

Saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reserse dan Kriminal di Mapolres Merauke, Senin (13/4), pelaku yang datang berpakaian rapi ini mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut atas dasar suka sama suka, di mana dirinya dengan Mawar karena telah menjalin hubungan asmara atau pacaran sejak akhir Desember lalu.

Di hadapan penyidik, pelaku mengaku perbuatan itu dilakukan di rumah Mawar sendiri dengan cara pelaku masuk ke dalam melalui jendela rumah saat orang tua korban sudah tertidur lelap. Meski mengaku telah 5 kali mencabuli Mawar, namun ia sudah lupa tanggalnya. Yang jelas, lanjutnya, pertama kali melakukan hubungan badan dengan mawar 7 Maret lalu sampai April.

Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH, didampingi Kasat Reskrim AKP Mochamad Rifai, SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan laporan kasus pencabulan yang dilakukan tersangka tersebut. ''Tersangka sementara dalam pemeriksaan,''terang Kapolres. Tersangka sendiri tambah Kapolres akan dikenakan UU Perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos


Read Post | comments

Mantan Waket III DPRD Merauke Diminta Dibebaskan

Mantan Wakil Ketua (Waket) III DPRD Merauke Fabianus Binjab, SH, diminta dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, merehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sekaligus, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Permintaan sekaligus permohonan tersebut disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Betsy R Imkotta, SH, dalam repliknya yang dibacakan pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Merauke, Selasa (14/4), kemarin.

Dalam repliknya itu pula, PH terdakwa menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat tidak konsekuen dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yang menurutnya sesuai surat dakwaan, terdakwa didakwa melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan surat tuntutannya, JPU membuktikan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ''Padahal sampai sekarang

surat dakwaan JPU tidak pernah ada perubahan,''kata PH terdakwa. Atas replik tersebut, seluruh pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi dan terdakwa maupun jawab menjawab antara JPU dan PH terdakwa selesai. ''Sidang selanjutnya adalah putusan. Saya tunda sampai minggu depan,''kata Ketua Pengadilan Negeri Merauke Desbennery Sinaga, SH yang memimpin sidang tersebut didampingi BDE Simatauw, SH dan Suwarjo, SH, sebagai Hakim Anggota dibantu Panitera Pengganti Wawan, S.Sos.

Sebelumnya, JPU tetap pada tuntutannya yang menuntut terdakwa dengan pidana selama 5 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Seperti diketahui, mantan Wakil Ketua III DPRD Merauke tersebut diajukan oleh JPU ke persidangan dengan dugaan melakukan korupsi atas dana penunjang dewan Tahun 2002 sebesar Rp 300 juta yang diterima terdakwa.

Dana penunjang tersebut diterima terdakwa melalui 4 tahap sebelum APBD ditetapkan. Tahap pertama sebesar 10 juta dengan cash kwitansi, sedangkan 3 tahap berikutnya langsung ke rekening pribadi terdakwa. Diketahui pula, selain terdakwa juga Mantan Wakil Ketua I dan II periode yang sama menerima dana penunjang dewan yang sama sebesar Rp 300 juta. Sementara mantan ketua menerima Rp 600 juta sedangkan anggota menerima Rp 80 juta.(ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Tegur Orang Mabuk, Satpam RSUD Merauke Dikeroyok

Naas bagi Satpam RSUD Merauke bernama Herman Sumagai (39). Gara-gara menengur dua orang mabuk yang sedang berbuat onar di depan ruang Operasi RSUD Merauke, dirinya justru dikeroyok oleh kedua orang mabuk tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka robek di kepala dengan 13 jahitan. Selain itu, pelipis bagian kiri kiri korban juga bengkak.

Kasus itu terjadi Minggu (12/4) sekitar pukul 11.00 WIT, saat korban sedang bertugas. Kepada penyidik Polres Merauke, Selasa (14/4) kemarin, korban mengungkapkan, pengeroyokan yang dialami itu berawal saat kedua pelaku yang sedang mabuk masuk ke dalam RSUD Merauke dan mengamuk di depan ruang operasi. Karena sangat menganggu pasien yang butuh ketenangan, korban selanjutnya menegur kedua pelaku tersebut agar keluar dari RSUD dan kembali ke rumah mereka.

Namun teguran itu membuat kedua pelaku tersinggung dan langsung menyerang korban. ''Satu menggunakan kayu, satunya dengan tangan,''kata korban. Korban sendiri mengaku tidak mengenal identitas kedua pelaku tersebut, namun ia sering melihatnya. ''Keduanya pelajar. Satunya sering menggunakan tas kusam sedangkan satunya biasa menggunakan sepeda kecil,''jelasnya.

Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchamad Rifai, SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan laporan kasus itu. ''Pelakunya masih dalam pencarian, ciri-ciri kedua pelaku sudah kami kantongi,''tandasnya. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Kapal Baru TNI AL SIGMA KRI Frans Kaisiepo 368 Siap Bertugas

Monday, 13 April 2009

KRI Frans Kaisepo 368


Setelah dua tahun dibuat di Belanda, KRI Frans Kaisiepo 368 resmi berlayar menuju ke Indonesia dengan lama perjalanan sekitar 46 hari. Kapal tersebut dilepas Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, J.E Habibie di Pelabuhan Vlissingen, Belanda, Sabtu (11/4) siang sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Sebelumnya dilakukan upacara persiapan pemberangkatan dipimpin Habibie di dermaga Pelabuhan Vlissingen, Belanda.

Keakrabatan dan rasa haru antara sejumlah ABK KRI Kaisiepo dan masyarakat Belanda serta warga Indonesia di Belanda, terlihat saat sejumlah ABK bersalam-salaman dan berpelukan dengan para masyarakat sekitar. Bahkan, ada pula masyarakat Belanda yang dengan sengaja menggunakan pakaian kebaya, pakaian adat tradisional Indonesia, turut menghadiri upacara perpisahan tersebut.

Kapal tersebut akan berlayar melalui Spanyol, Italia, Mesir, Jeddah. Di Jeddah, sejumlah ABK tersebut akan melakukan umrah selama empat hari. Setelah itu, mereka kembali melakukan perjalanan menuju India, Sabang, Jakarta dan Surabaya. Dubes RI berharap kehadiran KRI tersebut semakin menambah kekuatan armada perairan RI karena telah dilengkapi fasilitas yang canggih.

Komandan Satgas Yekda Korvet, Kolonel Laut pelaut Widodo mengemukakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 270 unit kapal perang untuk bisa secara keseluruhan menjaga kedaulatan perairan dan integritas bangsa Indonesia. "Setidaknya negara lain yang ingin memasuki batas perairan tanah air ini tanpa resmi, akan berpikir beberapa kali dikarenakan kekuatan armada kapal perang yang dimiliki Indonesi," katanya.

Menurut Widodo, KRI Frans Kaisiepo adalah kapal terakhir yang dibuat di Belanda dengan menggunakan alat teknologi canggih yang tak dimiliki negara lain. Ketiga kapal perang TNI AL yang sebelumnya dibuat di Belanda adalah KRI Diponegoro 365, Hasanuddin 366, dan Iskandar Muda 367. Menurut Widodo, pembuatan empat kapal tersebut merupakan program Departemen Pertahanan yang dananya berasal dari kredit ekspor. Pengerjaan empat kapal tersebut dilakukan di Damen Schelde Naval Shipbuilding sejak 2004. (Ant /CN05)

Photo :



Sumber : Antara
Photo Credit : Kaskus.us


Read Post | comments

Pesawat Avia Star Tabrak Gunung Tulem di Wamena



Pesawat terbang milik masakpai penerbangan Avia Star jenis BAE 146 - 300 berbadan besar yang terbang dari Bandara Sentani, Jayapura, Kamis (9/4) sekitar pukul 06.00 Wit menuju Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dilaporkan sekitar pukul 07.30 Wit menabrak Gunung Tulem, Desa Aikira, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Akibat dari kecelakaan itu, 6 orang krew pesawat dilaporkan tewas. Keenam kru yang tewas yaitu Kapten. Lukman (pilot), Kapten. Sigit (co-pilot), Tubagus Nikmaturahman (load master), Ida (pramugari), Asmarani (pramugari) dan Rahmat (mekanik).Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi jatuhnya pesawat di atas Gunung Tulem, tampak pesawat berjenis jet itu tidak membawa penumpang tersebut hancur berkeping-keping. Pesawat diperkirakan sebelumnya menabrak Gunung Tulem kemudian sempat terseret sekitar 500 meter dan langsung meledak.

Di sekitar lokasi jatuhnya pesawat terlihat puing-puing pesawat berserakan di 4 lokasi berbeda yang jaraknya tak jauh dari titik jatuhnya pesawat. Pada lokasi pertama terdapat ekor pesawat dan sepenggal badan belakang pesawat yang sudah hancur. Kemudian lokasi kedua terdapat badan pesawat dengan mesin-mesin yang sudah terbelah dan ditemukan sebuah kotak berwarna orange berukuran 50 x 150 cm yang diduga black box (kotak hitam) dan langsung diamankan pihak kepolisian.

Di lokasi ketiga, terdapat bagian depan pesawat (kepala) yang sudah terbelah dan di sekitarnya terdapat bekas bahan makanan seperti mie instan, rokok anggur kupu, rinso, pakaian, seng serta 6 buah drum yang berisi aspal. Di lokasi ketiga ini sekitar 30 meter dari sebelah kiri bagian depan pesawat yang sudah terbelah ditemukan 1 orang korban pertama atas nama Rahmat (mekanik) yang bagian kepala sudah bolong dan langsung dievakuasi dengan mengguakan Heli Mission ke RSUD Wamena.

Sedangkan di lokasi keempat, terdapat mesin pesawat yang sudah terbelah dan masih menyemburkan api kecil sehingga diperkirakan masih berbahaya dan langsung di police line.Dari informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, pesawat yang naas ini jatuh akibat adanya kerusakan mesin. Bahkan diduga sebelumnya sempat terdengar bunyi meledak kecil (seperti motor yang rusak pada bagian busi) pada bagian mesin.

Salah satu saksi mata yang minta namanya tidak dikorankan mengatakan, pesawat tersebut sempat terlihat akan hendak landing (mendarat) di Bandara Wamena. Namun pesawat kemudian kembali take off (naik) setelah itu sempat berputar-putar di atas udara dengan ketinggian tidak jauh dari pemukiman masyarakat.Setelah berputar-putar di atas udara, pihak tower Bandara Wamena langsung mengontak pilot namun setelah mengontak ternyata sinyal dari pesawat hilang kemudian terlihat kepulan asap dan api di Gunung Tulem.

Sementara informasi lainnya, masyarakat yang bermukim di sekitar bandara Wamena sejak 3 hari lalu sudah mendengar ada bunyi dari pesawat yang hendak landing dan mereka menilai bahwa pesawat tersebut pasti ada masalahnya. "Tiga hari yang lalu saya mendengar ada suara keras keluar dari mesin pesawat Avia Star yang hendak turun ke bandara, suara itu sangat keras karena sangat rendah dari atas rumah saya,"ungkap salah seorang masyarakat di lokasi jatuhnya pesawat.

Kapolres Jayawijaya, AKBP. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga, M.Si, yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos di lokasi kejadian mengatakan, sekitar pukul 7.30 Wit, Kapolsek KP3 Udara menginformasikan bahwa ada pesawat yang mau mendarat namun sepertinya terlalu sulit sehingga kembali terbang. Kemudian dalam beberapa detik sinyal dari Bandara Wamena menyatakan pesawat sinyal pesawat itu hilang.

Mendengar informasi itu, pihaknya langsung memerintahkan anggota kepolisian yang berada di sekitar Distrik Kurulu untuk mencari apakah kemungkinan pesawat itu jatuh dan ternyata benar pesawat naas itu jatuh di Gunung Tulem. "Laporan anggota yang melihat di sekitar Gunung Tulem ada asap dan api, kemudian saya perintahkan anggota untuk naik melihat kebenarannya dan ternyata memang benar pesawat tersebut jatuh di Gunung Tulem kemudian saya menyusul naik untuk memimpin anggota,"ungkapnya.

Tentang penyebab kecelakaan, Kapolres mengatakan, penyebabnya belum diketahui secara pasti dan masih dalam penyelidikan. Kapolres menambahkan, untuk memastikannya maka akan dicari kotak hitam (black box) dan akan diserahkan kepada ahli yang bisa mengidentifikasi penyebabnya.

Dikatakan, korban pertama yang ditemukan tak jauh dari lokasi langsung dievakuasi dengan Heli Mission untuk dilarikan ke RSUD Wamena kemudian pihaknya tetap mencari korban lainnya karena menurut informasi dari pihak Avia Star Wamena ada 6 orang krew pesawat."Kami langsung evakuasi 1 orang korban dan tetap mencari 5 orang korban lagi alhasil semua korban ditemukan. Dengan demikian pesawat ini tidak membawa penumpang dari Bandara Sentani tapi hanya memuat cargo campuran bahan makanan dan bahan bangunan,"tandasnya. Sampai berita ini diturunkan, penyebab kecelakaan pesawat Avia Star ini belum diketahui dan tim evakuasi korban langsung dipimpin Kapolres Jayawijaya, Kasat Reskrim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dibantu masyarakat setempat. Kemudian jenazah korban atas nama Tubagus Nikmaturahman (load master) atas permintaan keluarga langsung disemayamkan di TPU Sinakma sedangkan 5 jenazah korban dimasukkan di dalam peti dan selanjutnya akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. (nal)

Korban Kecelakaan Pesawat Avia PK-BRD jenis BAE 146.300 jet 4 engine

1. Kapten Lukman (Pilot)
2. Kapten Sigit (Co Pilot)
3. Tubagus Nikmaturahman (Load Master)
4. Ida (Pramugari)
5. Asmarani (Pramugari)
6. Rahmat (Mekanik)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Penerbangan Internasional Bakal Dibuka Kembali di Frans Kaisepo Biak





Penerbangan internasional yang sempat dibuka di Bandar Udara Frans Kaisiepo Buiak beberapa waktu lalu, direncanakan akan dibuka kembali."Kami telah berkoordinasi dengan pak Gubernur dan instansi terkait lainnya bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, rencana penerbangan luar negeri di Bandar Udara Frans Kaisiepo akan dibuka kembali,"kata Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruang kerjanya,baru-baru ini.

Menurutnya, rencana pembukaan kembali penerbangan internasional itu sementara dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Rencana pembukaan penerbangan luar negeri untuk tahap awal adalah Guam - Australia. Dimana perusahaan yang akan membuka penerbangannya itu dibawahi langsung ASITA dan pemerintah akan memberikan suport.
Maryen berharap dengan adanya penerbangan luar negeri secara langsung itu maka visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang meletakkan dasar sebagai Biak kota jasa akan terwujud.

"Salah satu harapan kami sebagai pemerintah daerah bahwa dengan difungsikannya kembali Bandar Udara Frans Kaisiepo sebagai bandar udara internasional, maka sektor pariwisata akan bertumbuh lebih cepat,"ujar Maryen.(ito)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Jenazah Ajudan Bupati Yusak Diterbangkan ke Jayapura

Ajudan Bupati Boven Digoel, Brigpol Nikolas Doom menghadap Sang Khalik, Jumat (10/4) sekitar pukul 12.45 WIT di kediamannya, kompleks Asrama Polisi Tanah Merah. Setelah sehari disemayamkan di Mapolres Boven Digoel, jenazah Niko-panggilan akrabnya diterbangkan ke Jayapura, Sabtu (11/4) dengan carteran pesawat Susi Air untuk selanjutnya dimakamkan.

Kepergiannya yang begitu mendadak itu cukup menggagetkan keluarga dan teman-temannya. Tidak terkecuali Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, SH, M.Si. Pasal, pada malam harinya, almarhum masih mendampingi bupati menjalankan tugasnya sebagai ajudan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya almarhum secara mendadak itu. Namun menurut istri almarhum, Heronias Siron, selama ini suaminya sering mengeluhkan kepala sakit dan bagian belakang yang sering tegang.

Pagi hari sebelum meninggal, kata istri, almarhum berencana akan ke gereja mengikuti perayaan Jumat Agung, namun karena ban motornya bocor sehingga harus ditempel terlebih dahulu. Namun karena lama menunggu baru selesai sehingga almarhum tidak jadi berangkat ke gereja karena sudah terlambat.

Almarhum selanjutnya berencana ke kediaman bupatim tapi, sebelum berangkat, almarhum terlebih dahulu makan pinang. Saat makan pinang itulah yang bersangkutan langsung merasakan pusing dan sempat muntah 1 kali. Setelah muntah, lanjut sang istri, mata korban terlihat membelalak.

''Kami langsung tidurkan di sofa tapi tubuh beliau terlihat kejang-kejang dan badannya terasa dingin,'' kata istri almarhum yang memiliki 2 anak perempuan Jois (22) dan Novita (14). Selama ini, dimata sang istri, almarhum orangnya pendiam.

Rasa duka yang mendalam tidak hanya dirasakan istri dan anak almarhum, namun juga orang nomor satu di daerah itu. Pasalnya, almarhum dinilai sosok yang sangat bertanggungjawab dalam tugasnya. ''Saya sangat kaget, apalagi selama ini beliau tidak pernah mengeluhkan sakit,''kata Bupati. Bupati Yusak Yaluwo yang mengaku sangat sayang kepada almarhum. Sebagai ajudan, almarhum dinilai loyal dan bertangungjawab. ''Saya sangat sayang dia. Selama menjadi ajudan saya, dia tidak pernah menolak perintah dan sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya,''terang bupati.(ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos


Read Post | comments

Pemkab Boven Digoel Butuh 240 Pegawai Baru

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel membutuhkan Sebanyak 240 pegawai untuk mengisi jabatan eselon IVa di 20 distrik yang ada. ''Untuk mengisi jabatan eselon IVa tersebut dibutuhkan sekitar 240 pegawai untuk 20 distrik. Dan ini belum dilakukan pelantikan sesuai PP No 41 Tahun 2007 itu," kata Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Boven Digoel Afrinsi Parera kepada Cenderawasih Pos, di Tanah Merah, Sabtu (11/4).

Saat ini, jumlah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kabupaten Boven Digoel sebanyak 1.881 orang ditambah pengangkatan 96 Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga mencapai 1.977 orang. Menurut Afrinsi, dilihat dari komposisi pegawai didasarkan pada pangkat dan golongan ada yang belum memenuhi syarat kepangkatan untuk mengisi jabatan tersebut.

Disinggung soal pengumuman test CPNS formasi 2008, Afrinsi mengatakan belum tahu secara pasti. Namun diperkirakan sekitar Mei-Juni hasil test tersebut diserahkan dari gubernur untuk setiap kabupaten/kota. ''Setelah diserahkan, maka kabupaten/kota akan membuat kesepakatan kapan diumumkan karena pengumumannya serentak,''terangnya.(ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Penyalahgunaan Dana Respek di Distrik Fofi, Boven Digoel Diselidiki

Jajaran Polres Boven Digoel tengah melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penyalahgunaan dana Respek Tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp 260 juta di Distrik Fofi.
Kapolres Boven Digoel AKBP Daniel Pri Dwiatmoko ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya di Tanah Merah membenarkan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana Respek untuk Distrik Fofi tersebut. ''Saksi yang sudah kami periksa dalam kasus ini sebanyak 8 orang,' kata Kapolres.

Kapolres menegaskan, dalam kasus ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. ''Untuk menentapkan seseorang sebagai tersangka harus didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Jika petunjuk dan barang bukti sudah kuat, baru tersangkanya ditetapkan,'' kata Kapolres.

Disinggung kemungkinan adanya penahanan jika ternyata hasil penyelidikan nanti mengarah ke tersangka, Kapolres menengaskan tidak mutlak harus ditahan sepanjang yang bersangkutan kooperatif dan membantu penyidik dalam penyelidikan.

Diakui, penanganan kasus ini, hambatan utama yang dihadapi pihaknya karena saksi-saksi berada di pedalaman dengan kondisi geografi yang sangat sulit. ''Untuk mendatangkan para saksi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya kami yang harus turun ke sana untuk melakukan pemeriksaan saksi,''terang Kapolres.(ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Direktur CV Sarina Dewi Dituntut 5 Tahun Penjara, Dalam Kasus Pengadaan 1 Unit Mesin Pembangkit Listrik di Mappi

Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, Direktur CV Sarina Dewi, Deddy Suprayitno dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi terhadap pengadaan dan pemasangan 1 unit mesin pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Mappi Tahun 2006 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 854 juta, akhirnya dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Rifky Firmansyah, SH.

Selain itu, terdakwa juga didenda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp Rp 854 juta yang dibayar secara rentang bersama 2 terdakwa lainnya. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan denda pidana selama 3 tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Rifky Firmansyah, SH, pada sidang lanjutan dengan agenda sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Merauke, Senin (6/4). Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Merauke Desbennery Sinaga, SH, dibantu anggota majelis masing-masing Wempi WJD, SH dan Dinar Pakpahan, SH.

Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Efrem Fangohoy, SH. ''Dalam tuntutan ini, jika terdakwa bersama 2 terdakwa lainnya (sidangnya terpisah,red) tidak bisa membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 854 juta, maka dapat diganti dengan denda pidana selama 3 tahun penjara,''kata Kajari Merauke Sudiro Husodo, SH, ketika dihubungi, Rabu (8/4).

Terdakwa sendiri melalui Penasehat Hukumnya Efrem Fangohoy, SH, akan melakukan pembelaaan terhadap tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut. ''Kami akan ajukan pembelaan atas tuntutan tersebut yang sidangnya akan digelar Selasa besok,'' kata Efrem Fangohoy, SH, yang dihubungi secara terpisah.

Sekadar mengingatkan, kasus korupsi tersebut bermula saat Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2006 memprogramkan proyek pengadaan dan pemasangan 1 unit mesin pembangkit listrik berkapasitas 250 KVA dengan nilai proyek sebesar Rp 1,5 miliar.

Oleh instansi yang bersangkutan, terdakwa ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut yang sebelumnya dibuat seolah-olah sebagai pemenang tender yang dibuat fiktif. Secara administrasi dan keuangan, proyek tersebut telah dibayar 100 persen termasuk pemeliharaannya, namun ternyata beberapa item dari proyek tersebut belum dilaksanakan terdakwa. Dalam kasus ini, juga menyeret Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi Drs Aloisius Nahinde dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi Ir Suhaedy, M.Si. (ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Merauke dan Boven Digoel Aman

Situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel pada hari pencontrengan, Kamis (9/4) berlangsung aman. Hal itu diungkapkan Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH dan Kapolres Boven Digoel AKBP Daniel Pri Diatmoko secara terpisah.
''Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar aman dan terkendali baik pada saat pencotrengan maupun pada saat penghitungan suara di TPS ,''kata Kapolres Merauke. Ia berharap, situasi yang kondusif tersebut tetap dijaga dan dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dan jika ada masalah, maka ada jalur dan proses yang disediakan pemerintah.

Disinggung situasi keamanan dari Polsek-Polsek, Kapolres Hadi mengungkapkan, tidak ada laporan bahwa ada oknum atau kelompok tertentu yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu. ''Sampai saat ini semuanya aman-aman saja,'' terangnya.

Secara terpisah, Kapolres Boven Digoel Daniel Pri Dwiatmoko mengungkapkan hal yang sama. Secara umum berjalan dengan aman dan tertib. Karena itu, ia juga berharap, situasi Kamtibmas tetap terjaga dengan baik seperti pada saat pencontrengan, penghitungan sampai pada penetapan wakil-wakil rakyat. Menurut Kapolres, seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digoel sepakat dan menginginkan daerah Boven Digoel tetap aman dan kondusif sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat maupun pembangunan yang tengah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.(ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

KPPS Salah Hitung Surat Suara, KPUD Instruksikan Penghitungan Ulang

Banyaknya petugas KPPS yang tidak memahami aturan pencontrengan menyebabkan banyaknya kesalahan dalam penghitungan suara. Di sejumlah TPS dalam Pemilu 3 hari yang lalu, terkesan petugas KPPS terutama saksi-saksi yang bertugas hanya asal-asalan untuk menyatakan sebuah surat suara sah atau tidak.

Demikian disampaikan salah satu anggota KPUD Merauke Djaya Ibnu Su’ud, ST, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya mengenai temuan-temuan KPUD Merauke dalam proses Pemilu 3 hari lalu (11/4). Dikatakannya, sebelum pelaksanaan Pemilu, setiap anggota KPPS telah diberikan buku petunjuk melaksanaan pencontrengan. Namun kemungkinan besar, ada sebagian besar yang tidak memahami prosesnya. “Ada surat suara yang seharusnya sah, namun dikatakan tidak sah lantaran bukan tanda contreng yang dipakai. Padahal petunjuk khusus dari pusat telah kami beritahukan perihal adanya tanda lain diluar tanda contreng," tutur Jaya.

Untuk keabsahan hasil Pemilu 2009, pihaknya telah memberikan batas akhir penyortiran surat suara di tingkat distrik dapat diselesaikan hingga 15 April 2009 mendatang dan diterima oleh KPUD Merauke pada tanggal 16 April 2009. “ Yang jelas, kami sudah menginstruksikan untuk penghitungan ulang surat suara disetiap KPPS," tegasnya seraya menambahkan bahwa pihaknya bersama Panwas akan terus memantau perkembangan penghitungan suara.

Penentuan Akhir Dilakukan Secara Manual

Sementara itu, untuk penentuan jumlah akhir dari Parpol pemenang Pemilu tahun 2009 akan dilakukan secara manual oleh KPUD Merauke. Dalam pelaksanaannya, pihak KPUD Merauke akan melakukannya dalam bentuk pleno yang akan dihadiri oleh setiap saksi dari masing-masing partai politik. “Yang kami tegaskan bahwa dasar yang dipakai untuk menetapkan hasil pemilu di Merauke tetap berdasarkan berita acara manual yang kita gunakan dan pada tanggal 20 april mendatang," tutur Jaya seraya menambahkan bahwa waktu perekapan data hasil pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009 mendatang.

Mengenai jumlah perolehan sementara yang terekap di papan data, menurut Jaya masih sebagian kecil yang ditulis karena masih banyak distrik maupun kelurahan yang hingga kini belum menyerahkan data hasil Pemilu. Meski masih bersifat sementara, menurut Jaya KPUD memiliki kewajiban menginformasikan pada masyarakat mengenai hasil Pemilu sementara. Ketika ditanya mengenai perolehan suara sementara, Jaya mengelak untuk menjawab siapa Parpol yang sementara unggul dalam perolehan suara. Alasannya, KPUD selaku penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk mengurut-urutan pemenang Pemilu. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Kenaikan Permukaan Air Laut Akibat Pemanasan Global : Ancaman Serius Bagi Wilayah Pesisir Kita

Pemanasan global telah menjadi masalah dunia dan menjadi sorotan utama berbagai masyarakat dunia, terutama negara yang mengalami industrialisasi.

Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan suhu pada lapisan atmosfer, air laut dan daratan. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan kayu, batubara, minyak, gas dan gasoline telah menyebabkan peningkatan konsentrasi selimut gas di atmosfer (gas rumah kaca) sehingga melebihi konsentrasi yang seharusnya. Hal ini menyebabkan radiasi yang dipantulkan bumi terhambat sehingga radiasi terakumulasi di atmosfer yang mengakibatkan suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi dan laut meningkat.

Menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), yaitu suatu badan yang dibentuk WMO (World Meteorological Organization) dan UNEP (The United Nation of Environment Program), suhu rata-rata bumi meningkat sekitar 5 oC (derajat Celcius) dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Laju kenaikan suhu bumi ini, bahkan mencapai rekor tertinggi pada 10 tahun terakhir. Peningkatan suhu permukaan bumi telah menyebabkan pemuaian air laut dan mencairnya salju-salju abadi yang pada gilirannya akan menyebabkan naiknya permukaan air laut (sea level rise) khususnya terhadap wilayah pesisir.

IPCC mengindikasikan bahwa kenaikan muka air laut secara global telah mencapai 20-25 cm dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa skenario global terburuk adalah bahwa pada tahun 2100 nanti kenaikan muka air laut rata-rata mencapai 95 cm. Namun demikian, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan peningkatan muka air laut lebih cepat daripada proyeksi tersebut. Hal ini terutama disebabkan belum adanya upaya-upaya serius dan komitmen yang kuat dari masyarakat dunia untuk menangani masalah pemanasan global.

Wilayah pesisir adalah daerah yang akan mengalami dampak buruk dari fenomena kenaikan muka air laut secara global ini. Secara umum, kenaikan muka air laut akan mengakibatkan dampak di wilayah pesisir sebagai berikut: meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, meluasnya intrusi air laut. Dampak lain adalah meningkatnya abrasi pantai, menurunnya kualitas air permukaan, berkurangnya lahan-lahan produktif di sektor pertanian, bekunya aktifitas-aktifitas industri dan bisnis yang diakibatkan oleh kerusakan/terganggunya infrastruktur. Disamping itu dampak serius lainnya adalah berkurangnya atau hilangnya pulau-pulau kecil. Terkait dengan hal ini, negara-negara maju yang kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya, sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai.

Indonesia adalah salah satu dari negara-negara di Asia yang rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Hasil kajian para ahli memperkirakan bahwa apabila diasumsikan tidak ada upaya adaptasi dan tidak terjadi perubahan jumlah populasi penduduk Indonesia, maka kenaikan muka air laut setinggi 1 meter saja dapat menyebabkan sekitar 2 juta orang harus mengungsi dari rumahnya.

Berdasarkan hasil pemantauan Departemen Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), kenaikan muka air laut di Indonesia rata-rata 5-10 milimeter per tahun. Kenaikan permukaan air laut 5-10 milimeter per tahun itu cukup kecil tetapi dalam hitungan waktu puluhan tahun akan banyak berarti dalam menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank, dampak kenaikan muka air laut dan banjir diperkirakan akan memberikan gangguan yang serius terhadap wilayah-wilayah seperti: Pantai Utara Jawa, bagian timur Sumatera, bagian Selatan Kalimantan, bagian Barat Daya Sulawesi, dan beberapa tempat pada pesisir Barat Papua seperti Kabupaten dan Kota Sorong, Teluk Bintuni dan Merauke.

Dihadapkan dengan ancaman tersebut maka diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi dampak dari masalah kenaikan muka air laut ini. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah mengurangi masalah efek rumah kaca sehingga dapat memperlambat laju pemanasan global. Beberapa aksi nyata yang dapat dilakukan antara lain: membudayakan gemar menanam pohon, mewajibkan penanaman kembali bibit pohon yang sama dengan jumlah yang lebih banyak setelah melakukan penebangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, hemat energi, penggunaan alat transportasi umum dan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan, dan mengurangi emisi gas buangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengupayakan adanya sinergi antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Selain upaya untuk mengurangi efek rumah kaca tersebut di atas, dalam rangka mengantisipasi ancaman penggenangan lahan oleh air laut akibat kenaikan muka air laut di wilayah pesisir, ada tiga alternatif yang dapat ditempuh, yaitu: pola perlindungan (protective), pola akomodatif (accommodative), dan pola mundur (retreat). Pola perlindungan (protective) adalah upaya untuk mitigasi dampak kenaikan muka air laut dengan cara membuat bangunan pantai atau merehabilitasi vegetasi pantai terutama mangrove yang bertujuan untuk melindungi pemukiman, daerah wisata, daerah industri, infrastruktur jalan dan lain-lain terhadap penggenangan oleh air laut.

Pola akomodatif (accommodative) adalah upaya penyesuaian dengan kenaikan muka air laut dengan cara modifikasi model bangunan di wilayah pantai agar aman dari genangan air laut, terutama pada saat kondisi air pasang. Model bangunan yang dapat dikembangkan adalah model bangunan panggung. Disamping itu penyesuaian dalam pola penggunaan lahan dapat pula dilakukan. Sebagai contoh, misalnya lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian atau budidaya lainnya, dapat dikonversi menjadi lahan-lahan untuk budidaya perikanan. Pola yang terakhir adalah Pola Reatret, yaitu upaya untuk merelokasikan permukiman penduduk, industri dan daerah pertanian ke tempat lain yang lebih tinggi untuk menghindari penggenangan oleh air laut.

Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global terjadi akibat kelalaian kita, manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang telah dianugerahkan kepada kita. Sekarang saatnya kita berkomitmen dan melakukan aksi nyata untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan dampaknya, demi untuk kehidupan yang lebih baik dan terutama demi masa depan generasi penerus kita.


Oleh : Thomas F. Pattiasina
Staf pengajar pada Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPPK) Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments
 
© Copyright RadarMerauke.com | Portal Berita Merauke @Since 2008 - 2013 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Owner Template | Published by Owner Template and Owner
WWW.RADARMERAUKE.COM - PORTAL BERITA MERAUKE
( www.radarmerauke.me | www.radarmerauke.asia | Email : radarmerauke@gmail.com | radarmerauke@yahoo.com )

Radar Merauke menyajikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di kota Merauke dan wilayah Papua Selatan umumnya. Copyright berita dalam site ini milik pemilik berita: Kompas, Bintang Papua, Cenderawasihpos, Tabloid Jubi, Jaringan Pasificpost, Infopublik, suluhpapua, Jaringan JPNN dll. Radar Merauke adalah web personal yang merangkum berita dari berbagai media.